JAKARTA, indeks.co.id — Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Dr Ketut Sumedana melalui keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi media indeks.co.id Pada hari ini, Kamis 19 Oktober 2023 menerangkan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan (Design and Build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ii Elevated Ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat Termasuk On/Off Ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.
Diterangkannya bahwa pada hari ini, Kamis 19 Oktober 2023 Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara Praperadilan yang diajukan oleh Tersangka SB (Direktur PT Bukaka Teknik Utama) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Adapun gugatan praperadilan tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan (Design and Build) Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ii Elevated Ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat Termasuk On/Off Ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.
Lanjut Kapuspenkum, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya, pada pokoknya menyatakan bahwa proses administrasi dalam hukum administrasi negara tidak dapat mengesampingkan proses pidana.
Selanjutnya, Hakim Praperadilan menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sudah sah menurut hukum, Penetapan Tersangka SB telah didasarkan pada minimal 2 alat bukti, serta penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepada Tersangka SB telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif, terang Ketut Sumedana.
Oleh karenanya, lanjut Kapuspenkum, pada tanggal 19 Oktober 2023, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara praperadilan Nomor: 111/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel atas nama pemohon Tersangka SB yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan dari Tersangka SB.
Dengan demikian, proses penyidikan, proses penetapan tersangka dan proses penahanan yang dilakukan penyidik dalam perkara ini adalah telah sah menurut hukum,pungkas Dr Ketut Sumedana, Kapuspenkum Kejagung.(K.3.3.1).
Redaksi/Publizher ; Andi Jumawi
Komentar