INDEKS.CO.ID, KABUPATEN BONE BOLANGO — Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah (Ditpolairud) Polda Gorontalo berupaya terus-menerus secara konsisten berusaha meningkatkan kemampuan personelnya. Hal itu penting dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Provinsi Gorontalo. Ini sejalan dengan fokus nasional untuk memperkuat pertahanan maritim di wilayah Nusantara.
Hal itu disampaikan Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana yang berkomitmen untuk konsisten bersilaturahim sekaligus melaksanakan Sharing Komunikasi dan Motivasi di seluruh wilayah di tanah yang selalu serius dijalankannya. Jika sudah terjadwal maka sebuah agenda kegiatan pasti akan selalu dilakukan pembicara laris tersebut dengan kesungguhan.
Termasuk dalam menjalankan program rangkaian sharing di lingkungan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri) yang rencannanya digelar di seluruh provinsi di tanah air, doktor Komunikasi lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tersebut selalu berupaya melaksanakan dengan serius dan tepat waktu. Hal itu dilakukan karena jadwal serupa di lembaga dan organisasi lain juga sudah penuh hingga akhir tahun ini.
Hal serupa dilakukannya dalam agenda sharing di lingkungan Ditpolairud Polda Gorontalo pada Jumat 14 uni 2024. Dalam jadwal ke-25 dari rangkaian agenda sharing di 34 Ditpolairud Polda seluruh Indonesia tersebut Dr Aqua Dwipayana menyampaikan materi bertajuk “Peningkatan Kemampuan Personel Ditpolairud Polda Gorontalo Guna Melaksanakan Perlindungan Nusantara di Wilayah Provinsi Gorontalo”.
Sharing kali ini digelar di Mako Ditpolairud Polda Gorontalo Jalan Trans Sulawesi Ds Molotabu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Menurut Dr Aqua Dwipayana, untuk meningkatkan kemampuan personel Ditpolairud Polda Gorontalo dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:
· Pelatihan dan Pendidikan. Personel Ditpolairud Polda Gorontalo mengikuti pelatihan dasar dan lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang maritim, seperti navigasi, SAR, penegakan hukum, dan lain sebagainya.
· Pelatihan khusus. Personel Ditpolairud Polda Gorontalo juga mengikuti pelatihan khusus, seperti pelatihan anti-teror, selam, dan scuba diving, untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi situasi yang lebih kompleks.
· Pendidikan formal. Ditpolairud Polda Gorontalo juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk memberikan pendidikan formal kepada personelnya, seperti S1 dan S2 di bidang maritim.
· Penambahan armada. Ditpolairud Polda Gorontalo mendapatkan tambahan armada kapal patroli dan RIB (Rigid Inflatable Boat) untuk memperluas jangkauan patroli di wilayah perairan Provinsi Gorontalo.
· Pembekalan peralatan. Ditpolairud Polda Gorontalo juga mendapatkan peralatan baru, seperti peralatan navigasi, komunikasi, dan SAR, untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka.
· Pembangunan infrastruktur. Ditpolairud Polda Gorontalo membangun infrastruktur baru, seperti dermaga dan pangkalan, untuk mendukung operasional mereka di wilayah perairan Provinsi Gorontalo.
Pimpinan: Kombes Pol. Saiful Alam, SH., SIK., MH (Direktur Polairud Polda Gorontalo).
*Komunikasi Efektif*
Dr Aqua Dwipayana melanjutkan seluruh personel Ditpolairud memainkan peran yang positif untuk memastikan semua aktivitas berlangsung dengan damai dan tertib. Salah satu kuncinya adalah kemampuan berkomunikasi efektif.
“Komunikasi yang efektif artinya melibatkan teknik menyimak dengan baik, memahami kebutuhan dan kekhawatiran berbagai pihak, serta memberikan informasi dengan jelas dan terbuka,” ucap pria yang studi S1, S2, dan S3 linier di bidang Komunikasi itu.
Melalui komunikasi yang efektif, lebih lanjut disampaikan Dr Aqua Dwipayana, personel dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait situasi yang terjadi. Dengan memberikan informasi yang jelas dan meredakan ketegangan, mereka dapat membantu mencegah terjadinya konflik atau kerusuhan.
“Personel juga dapat menggunakan komunikasi untuk memberikan instruksi yang jelas kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang ada, serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga ketertiban dan partisipasi yang damai dalam proses demokrasi,” ucap Dr Aqua Dwipayana.
Dr Aqua Dwipayana menambahkan, jika ada situasi krisis atau potensi kerusuhan, komunikasi yang efektif dapat membantu polisi untuk meredakan ketegangan, memberikan petunjuk yang jelas, dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah dengan damai.
“Komunikasi yang transparan dan terbuka dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Hal ini penting agar masyarakat merasa yakin situasinya kondusif,” kata Dr Aqua Dwipayana.
Hal yang tak kalah penting, memurut mantan wartawan di banyak media ini, jika terjadi ketegangan atau konflik kecil, personel dapat menggunakan komunikasi untuk mediasi dan mencari solusi damai. Hal ini bisa menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Melalui komunikasi dengan berbagai pihak, semua personel dapat terus memonitor situasi di lapangan dan merespons dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadii.
*Sejarah Polairud*
Kepolisian Air dan Udara lahir ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Djawatan Kepolisian Negara.
Sejak itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara. Di awal berdirinya, Polisi Perairan bermodalkan sebuah kapal “Angkloeng”. Baru pada akhir tahun 50-an, jumlah kapal bertambah hingga mencapai 35 buah. Sementara Polisi Udara hanya memiliki sebuah pesawat Cessna-180.
Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Polisi Air dilebur ke dalam Sub Direktorat Polisi Air dan Satuan Utama Polisi Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Hingga akhirnya berkiblat kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari keramatnya Polisi Air dan Udara.
Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 4/2/3/Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950. Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, di tengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.
Pada tahun 1953 sampai 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol.: 2/XIV/1953, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk dua Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956. Resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi RP. Sudarsono, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai tipe dan sebuah pesawat jenis Cesna-180. Dengan Armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut, dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.
Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Polisi Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Polisi Udara menjadi Sub Direktorat Polisi Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri.
Pada Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri. Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi di tubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor.l 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah. Hingga akhirnya berpedoman kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari Ulang Tahun Polairud.***
Redaksi/Publizher ; Andi Jumawi
