oleh

JPU Kejari Kepulauan Selayar Lakukan Upaya Banding Atas Putusan Pengadilan Tipikor PN Makassar, Tipikor Proyek Jalan Bonerate – Sambali

MAKASSAR, indeks.co.id — Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan (Sulsel) mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terkait kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Paket I (Lapen Ac-Wc) (079) (Bonerate-Sambali) Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 dengan Agenda Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim. Hal ini disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Kepulauan Selayar La ode Fariadin SH dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi media online indeks.co.id, Selasa 16 April 2024.

Dalam keteranganya, Kasi Intel Kejari Kep. Selayar menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di Ruang Sidang Dr.Harifin A. Tumpa, S.H.M.H Pengadilan Tindak Pidana  pada Pengadilan Negeri Makassar dilaksanakan sidang  Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Paket I (Lapen Ac-Wc) (079) (Bonerate-Sambali) Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 dengan Agenda Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.

Lanjut Kasi Intel, Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan Terdakwa Sucipto ( Direktur PT.Sumber Sarana Mas Abadi) Selaku Penyedia dan Terdakwa Mardiullah Makmur (Direktur Cv. Delta Dimensi Consultant) selaku Konsultan Pengawas  Proyek Peningkatan Jalan Paket I (Lapen Ac-Wc) (079) (Bonerate-Sambali) Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Terdakwa Sucipto dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama  terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menghukum terdakwa Sucipto untuk membayar uang pengganti yang nilainya sebesar Rp2.240.642.016,18 (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam belas rupiah delapan belas sen).

BACA JUGA  Pelarian Abdul Malik Berhenti Di Jeruji Besi

Menyatakan agar barang bukti berupa uang pengganti yang telah di titipkan pada rekening sementara Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp1.240.642.100,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dirampas untuk negara untuk kemudian diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Sedangkan terhadap Terdakwa Mardiullah Makmur dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama  terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa Sucipto dan Mardiullah Makmur ini sesuai dengan Pasal dalam tuntutan JPU yang dibacakan pada tanggal 8 Maret 2024 yaitu menuntut Terdakwa Sucipto dan Mardiullah Makmur  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Namun Jaksa Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama  terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan  kurungan.

Terakhir keterangan Kasi Intel Kejari Kep. Selayar La Ode Fariadin, SH, menyampaikan bahwa terhadap putusan ini, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan upaya hukum banding sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan pikir-pikir.

BACA JUGA  Wujudkan Kamtibmas Lingkup Sekolah, Ini Perintah Kapolres Pinrang

Redaksi/Publisher : Andi Jumawi

Disclaimer : Dilarang mencopy sebagian atau keseluruhan isi berita www.indeks.co.id tanpa seizin Sumber redaksi.Kecuali memiliki Izin dan Kerjasama yang tertulis. Segala pelanggaran Mencopy/Jiplak Berita,Tulisan,Gambar,Video dalam Media www.indeks.co.id bisa dituntut UU Nomor 40/1999 Tentang Pers pada Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *