JAKARTA (INDEKS) — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta aparatur sipil negara (ASN) muda di lingkungan Kementerian PU agar tidak menghina program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Dody menyusul pemanggilan dua ASN Kementerian PU yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri karena diduga terlibat persoalan etik dan hukum.
BACA JUGA :
Salah satu ASN yang tengah menempuh pendidikan di Jepang diduga terkait kasus suap dan telah dipanggil aparat penegak hukum untuk menjalani pemeriksaan. Sementara ASN lainnya yang berkuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, seperti memamerkan gaya hidup mewah atau flexing hingga menghina program MBG.
“Kalau mau flexing boleh, tapi jangan jadi ASN,” kata Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).
BACA JUGA :
Menurut dia, ASN merupakan pelayan masyarakat yang digaji dari pajak rakyat sehingga harus menjaga etika dan sikap.
Dody juga menegaskan ASN tidak seharusnya menghina program prioritas pemerintah tanpa memahami tujuan utama program tersebut, terutama dalam upaya pengentasan stunting dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Tolong jangan menghina program prioritas pemerintah kecuali adik-adik mengerti dengan detail apa maksud Presiden membuat program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program MBG tidak hanya sekadar pemberian makanan gratis, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
BACA JUGA :
Sebelumnya, saat ditemui di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5), Dody mengungkapkan ASN yang diduga menerima suap telah dipanggil aparat penegak hukum. Namun, ia mengaku belum mengetahui hasil pemeriksaan tersebut.
Sementara ASN yang sedang menempuh pendidikan di London disebut akan segera dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan internal oleh Kementerian PU.
“ASN itu dikasih makan oleh masyarakat. Kalau ada perilaku seperti itu, tentu bisa melukai hati masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah,” katanya.
Kementerian PU saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebelum menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut.(Tim/Sy)
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi
