HUKUMKAB.KONAWE UTARAKEJAKSAAN AGUNG RINasional

IUP Berakhir, Tambang Diduga Tetap Beroperasi: Siapa Pejabat di Balik Perizinan PT BSJ di Konawe Utara?

46
×

IUP Berakhir, Tambang Diduga Tetap Beroperasi: Siapa Pejabat di Balik Perizinan PT BSJ di Konawe Utara?

Sebarkan artikel ini
Dengarkan Berita

Senin 16 November 2026

KONAWE UTARA, INDEKS.co.id – Penetapan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka persoalan serius mengenai pengawasan dan integritas perizinan sektor pertambangan.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut tidak hanya menyoroti aktivitas perusahaan tambang yang diduga tetap beroperasi setelah izin usaha pertambangannya (IUP) berakhir, tetapi juga mengarah pada dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam proses penerbitan, evaluasi, hingga persetujuan dokumen perizinan.

Pada 6 November 2026, Kejagung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra periode 2013–2025.

Perusahaan yang memiliki wilayah IUP di Kabupaten Konawe Utara itu dikaitkan dengan pengusaha Arif Kurniawan (AK), yang disebut penyidik sebagai salah satu pemilik manfaat (beneficial owner) sekaligus pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Penetapan tersangka korporasi ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan di Sultra. Namun, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada perusahaan dan pihak yang memperoleh keuntungan, melainkan juga pada siapa saja pejabat yang diduga memiliki peran dalam proses perizinannya.

Dalam keterangan resminya, Kejagung mengungkapkan bahwa PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku IUP perusahaan tersebut telah berakhir pada 2015.

Penyidik juga mendalami proses penerbitan dan peningkatan IUP PT BSJ, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.

Dalam proses pengurusan perizinan, perusahaan diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen penting, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tidak berhenti di situ, penyidik turut mendalami dugaan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung serta penggunaan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin yang sah.

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut dugaan penyalahgunaan dokumen perizinan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Salah satu aspek paling krusial dalam perkara ini adalah dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam proses pengurusan perizinan pertambangan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa hasil eksplorasi dan studi kelayakan PT BSJ serta PT KAA sebelumnya pernah ditolak oleh pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara.

Penolakan tersebut berkaitan dengan kondisi wilayah izin yang seharusnya dikembalikan kepada negara.

Namun, dalam perkembangan berikutnya, keputusan penolakan tersebut diduga dicabut. Kejagung menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara dalam proses tersebut.

Lebih jauh, penyidik mengungkap dugaan pemberian uang dari pihak perusahaan kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan RKAB. Dugaan pemberian uang juga berkaitan dengan proses evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan yang diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dugaan ini menjadi bagian penting yang perlu diungkap secara menyeluruh.

Sebab, apabila proses evaluasi dan verifikasi dokumen yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan justru dimanipulasi, maka fungsi pengendalian pemerintah terhadap aktivitas pertambangan patut dipertanyakan.

Meski demikian, hingga perkembangan penyidikan yang diumumkan pada November 2026, Kejagung belum mengungkap identitas pejabat yang diduga menerima uang maupun pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangannya.

Pengusutan perkara ini juga tidak hanya menyasar PT BSJ.Kejagung mengungkap dugaan keterkaitan Arif Kurniawan dengan sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Perusahaan-perusahaan yang disebut dalam keterangan penyidik antara lain:

1. PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), dengan luas IUP sekitar 1.030 hektare.
2. PT KAA, sekitar 1.036 hektare.
3. PT ANI, sekitar 106 hektare.
4. PT AMI, sekitar 1.000 hektare.
5. PT AMID, sekitar 1.026 hektare.
6. PT HJ, yang disebut melalui holding PT DAA bersama LEI.

Keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut kini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan, terutama untuk menelusuri hubungan kegiatan operasional, dokumen perizinan, transaksi perusahaan, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.

Pendalaman tersebut penting guna memastikan apakah masing-masing perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara independen atau terdapat hubungan pengendalian dan kepentingan yang saling berkaitan.

Pada November 2026, penyidik Jampidsus Kejagung melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi Arif Kurniawan.

Penggeledahan dilakukan di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah, serta sejumlah lokasi di Jakarta.

Dalam penggeledahan di Jakarta, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta dari dua lokasi berbeda. Total uang yang diamankan mencapai Rp11,795 miliar.

Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan berbagai dokumen operasional pertambangan, dokumen transaksi perusahaan, serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, komputer, CPU, dan server.

Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan aktivitas operasional lima perusahaan beserta pihak-pihak yang terafiliasi.

Seluruh barang bukti tersebut akan dianalisis untuk menelusuri hubungan transaksi, aktivitas usaha, dan dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara.

Perkara PT BSJ kini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai tata kelola pertambangan di Konawe Utara.

Bagaimana IUP yang telah berakhir pada 2015 dapat dikaitkan dengan aktivitas pertambangan yang diduga tetap berlangsung?

Siapa pejabat yang mencabut penolakan terhadap hasil eksplorasi dan studi kelayakan PT BSJ serta PT KAA?

Siapa yang memberikan persetujuan terhadap dokumen RKAB perusahaan-perusahaan tersebut?

Mengapa proses evaluasi dan verifikasi dokumen diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya?

Dan yang paling penting, apakah benar terdapat aliran uang kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses evaluasi, verifikasi, serta persetujuan perizinan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Jawabannya akan menentukan sejauh mana dugaan penyimpangan ini melibatkan korporasi dan apakah terdapat pihak-pihak di lingkungan pemerintahan yang diduga memberikan ruang bagi berlangsungnya aktivitas pertambangan bermasalah.

Kejagung menyatakan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sedang dimintakan kepada auditor.

Hingga 10 November 2026, tersangka yang diumumkan dalam perkara ini masih PT BSJ sebagai korporasi. Penyidik tetap membuka kemungkinan meminta pertanggungjawaban pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

Dengan demikian, publik menunggu keberanian dan konsistensi Kejagung untuk menelusuri seluruh mata rantai dugaan penyimpangan, mulai dari pihak perusahaan, pemilik manfaat, proses penerbitan izin, persetujuan RKAB, hingga pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan.

Sebab, dugaan korupsi tata kelola pertambangan tidak mungkin dilihat hanya dari aktivitas korporasi. Apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan, maka pertanggungjawaban hukum juga harus ditelusuri hingga ke pihak-pihak yang memiliki otoritas.

Penegakan hukum dalam perkara ini diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka korporasi. Transparansi mengenai proses perizinan dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat menjadi bagian penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara.

Publik kini menunggu satu hal mendasar: siapa yang sesungguhnya membuka jalan bagi aktivitas pertambangan tersebut, dan apakah seluruh pihak yang diduga terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum? (Tim)

Editor/Publizher : Andi Jumawi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DILARANG MENCOPY/PLAGIAT DAPAT DI PIDANA

error: Content is protected !!