Rabu 11 November 2026
SOPPENG, INDEKS.co.id – Keberangkatan sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, ke Bogor, Jawa Barat, untuk mengikuti studi tiru pengelolaan sampah menuai sorotan. Pasalnya, kegiatan tersebut berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa pada 12 Desember 2026, di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Publik pun mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut. Berapa anggaran yang dihabiskan? Dari mana sumber pembiayaannya? Dan yang paling mendasar, apa hasil nyata studi tiru yang akan dibawa pulang untuk kepentingan masyarakat desa?
Salah seorang kepala desa peserta membenarkan keberangkatan rombongan tersebut. Ia menyebut kegiatan itu bertujuan mempelajari sistem pengelolaan sampah agar dapat diterapkan di desa masing-masing.
“Keberangkatan kami ini untuk studi tiru penanganan sampah. Kami ingin belajar bagaimana pengelolaan sampah yang baik agar bisa diterapkan di desa kami,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Namun, alasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik. Terlebih, berdasarkan informasi yang dihimpun Redaksi INDEKS.co.id, sejumlah kepala desa di Soppeng sebelumnya juga pernah melakukan studi tiru pengelolaan sampah di Bali pada 24 Mei 2023.
Jika kegiatan serupa kembali dilakukan, pertanyaan mendasarnya adalah: apa hasil dari studi tiru sebelumnya dan sejauh mana telah diterapkan? Jangan sampai perjalanan berkali-kali dilakukan, tetapi persoalan sampah di desa tetap tidak terselesaikan.
Transparansi penggunaan anggaran menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Pemerintah desa perlu membuka jumlah peserta, total biaya, sumber anggaran, dasar penganggaran dalam APBDes, serta target konkret yang hendak dicapai.
Untuk memperoleh klarifikasi, Redaksi INDEKS.co.id telah menghubungi panitia kegiatan yang juga Kepala Desa Belo, Wahyu Asharie, melalui pesan dan panggilan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan, meskipun pesan sudah dibaca dan telepon berdering, Rabu (11/11/2026).
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi panitia maupun pihak terkait.
Perjalanan studi tiru bukan otomatis merupakan pelanggaran. Namun, penggunaan uang publik harus dapat diuji dari sisi kebutuhan, kepatuhan terhadap aturan, efisiensi biaya, dan manfaatnya.
Menjelang purnatugas, jangan sampai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur justru menyisakan pertanyaan tentang prioritas belanja desa. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar laporan perjalanan dan dokumentasi kunjungan, tetapi bukti bahwa hasil pembelajaran benar-benar diwujudkan menjadi solusi.
Sebab, ukuran keberhasilan kepala desa bukan seberapa jauh melakukan perjalanan studi tiru, melainkan seberapa besar perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat di desa.(Tim)
Editor/Publizher : Andi Jumawi
