JAKARTA, INDEKS.co.id – Penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada PT GMS dan PT WIN, menyusul munculnya sejumlah informasi mengenai dugaan hubungan bisnis kedua perusahaan tersebut dengan jaringan usaha pertambangan yang dikaitkan dengan pengusaha Arif Kurniawan alias Raja Nikel.
Aliansi Lembaga Pemuda dan Pergerakan (AP2) Indonesia mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penelusuran perkara tersebut. Penyidik diminta tidak hanya berfokus pada PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, tetapi juga mengklarifikasi kemungkinan keterkaitan perusahaan lain, termasuk PT GMS dan PT WIN.
Sorotan AP2 juga mengarah kepada Frans Salim Kalalo (FSK), yang menurut informasi organisasi tersebut disebut sebagai pemegang saham terbesar PT WIN sekaligus kontraktor pertambangan di PT GMS.
Desakan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Bincang With Raja Nikel yang digelar AP2 Indonesia di kawasan Jakarta Timur, Minggu (15/11/2026). Forum tersebut membahas dugaan relasi bisnis, struktur kepemilikan perusahaan, aktivitas kontraktor pertambangan, hingga proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Dewan Pembina AP2 Indonesia, La Ode Hasanuddin Kansi, menilai informasi mengenai hubungan PT GMS dan PT WIN perlu ditelusuri secara menyeluruh berdasarkan dokumen dan fakta hukum.
“Jangan hanya terpaku pada satu perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami meminta Kejagung menelusuri PT GMS dan PT WIN. Ada informasi mengenai Frans Salim Kalalo yang disebut sebagai pemegang saham terbesar PT WIN sekaligus kontraktor mining di PT GMS. Hubungan ini harus dibuka melalui dokumen perusahaan, kontrak kerja, aliran pembayaran, dan siapa sebenarnya pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut,” tegas La Ode.
Menurutnya, penyidik perlu memastikan apakah hubungan bisnis kedua perusahaan tersebut sebatas kerja sama komersial atau memiliki keterkaitan kepentingan yang lebih luas dengan jaringan usaha yang dikaitkan dengan Arif Kurniawan.
AP2 mendorong pemeriksaan terhadap struktur kepemilikan saham, pemilik manfaat akhir (beneficial owner), hubungan afiliasi, kontrak pertambangan, serta transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
La Ode menyebut nama Arif Kurniawan sebelumnya telah disinggung Kejagung dalam perkara PT BSJ sebagai salah satu pihak yang disebut memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas korporasi tersebut.
“Karena itu, kami meminta penyidik memeriksa apakah terdapat hubungan bisnis, transaksi, atau keterkaitan kepentingan dengan PT GMS dan PT WIN. Jangan sampai penelusuran berhenti hanya pada satu korporasi, sementara kemungkinan hubungan dengan perusahaan lain belum diperiksa,” ujarnya.
Selain dugaan hubungan bisnis ant perusahaan, AP2 Indonesia turut mempertanyakan proses penerbitan RKAB PT GMS dan PT WIN oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Organisasi tersebut mengaku menerima informasi bahwa proses pengurusan RKAB kedua perusahaan relatif cepat dibandingkan dengan sejumlah perusahaan pertambangan lainnya.
Informasi itu dinilai perlu diklarifikasi karena RKAB merupakan instrumen penting dalam pengendalian kegiatan usaha pertambangan, mulai dari perencanaan produksi hingga pelaksanaan operasional perusahaan.
AP2 meminta Kementerian ESDM membuka kronologi administrasi penerbitan RKAB kedua perusahaan, termasuk waktu pengajuan, tahapan evaluasi, pemenuhan persyaratan teknis, unit atau pejabat yang menangani, hingga keputusan persetujuannya.
“Kami ingin Kementerian ESDM menjelaskan secara terbuka bagaimana proses RKAB PT GMS dan PT WIN. Mengapa berdasarkan informasi yang kami dalami, kedua perusahaan ini disebut relatif tidak mengalami hambatan berarti, sementara perusahaan lain menghadapi proses administrasi yang lebih panjang? Apakah persyaratannya sama, bagaimana proses evaluasinya, dan siapa yang memberikan persetujuan?” kata La Ode.
Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penerbitan RKAB. Namun, transparansi diperlukan untuk memastikan seluruh perusahaan memperoleh pelayanan sesuai ketentuan dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau seluruh prosedurnya sudah sesuai aturan, Kementerian ESDM harus berani menunjukkan dokumennya. Jangan sampai muncul pertanyaan publik mengenai keistimewaan pelayanan terhadap perusahaan tertentu. Kami ingin semuanya terang, termasuk siapa yang memproses dan siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan RKAB,” tegasnya.
AP2 juga meminta Kejagung menelusuri kesesuaian kontrak pertambangan PT GMS dengan pihak kontraktor yang disebut berkaitan dengan PT WIN. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu mencakup mekanisme pembayaran jasa pertambangan dan kemungkinan hubungan transaksi dengan pihak-pihak yang sedang ditelusuri dalam perkara tersebut.
Desakan AP2 muncul di tengah penyidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Pada Selasa (10/11/2026), Kejagung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi. Perusahaan tersebut diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya telah berakhir pada 2014.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 38 saksi.
“Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” kata Anang kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Anang juga menyebut Arif Kurniawan sebagai salah satu pihak yang diduga memperoleh manfaat atau keuntungan dari aktivitas korporasi tersebut.
“Salah satu owner yang memperoleh keuntungan, beneficial owner,” ungkapnya.
Kejagung menyatakan penyidikan masih terus berkembang. Penegakan hukum juga berpeluang menyasar pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.
Perkembangan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar AP2 meminta penyidik memperluas penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan lain yang disebut dalam informasi awal organisasi tersebut.
Meski demikian, penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan PT GMS, PT WIN, maupun Frans Salim Kalalo dalam perkara yang sama. Dugaan keterkaitan tersebut masih membutuhkan verifikasi melalui penyidikan dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.
Tidak berhenti pada diskusi, AP2 Indonesia menyatakan akan membawa hasil pembahasan dan penelusuran awal tersebut ke ranah pengawasan publik.
Organisasi itu merencanakan aksi demonstrasi pada Senin (16/11/2026) di dua lokasi, yakni Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian ESDM.
Melalui aksi tersebut, AP2 akan mendesak Kejagung mendalami hubungan bisnis PT GMS dan PT WIN, menelusuri posisi Frans Salim Kalalo, serta memeriksa kemungkinan keterkaitan usaha dengan Arif Kurniawan.
Sementara kepada Kementerian ESDM, AP2 meminta keterbukaan dokumen dan penjelasan mengenai proses penerbitan RKAB kedua perusahaan, mulai dari pengajuan, evaluasi teknis, persetujuan, hingga pejabat yang bertanggung jawab.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada pernyataan normatif. PT GMS, PT WIN, Frans Salim Kalalo, Arif Kurniawan, serta proses penerbitan RKAB harus ditelusuri berdasarkan dokumen dan fakta. Kejagung harus mengusut jika ditemukan indikasi tindak pidana, sedangkan Kementerian ESDM harus menjelaskan seluruh proses administrasinya,” ujar La Ode.
AP2 menegaskan akan menyerahkan informasi dan hasil penelusuran awal kepada aparat penegak hukum untuk diverifikasi lebih lanjut.(Tim)
Editor/Publizher : Andi Jumawi
