JAKARTA, INDEKS.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mendalami dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini penyidik belum menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya upaya penggulingan pemerintahan.
Perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolri mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi untuk mendalami rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tersebut.
Dari jumlah itu, 24 saksi merupakan anggota Polri, sedangkan empat lainnya berasal dari penyedia layanan telekomunikasi dan kalangan ahli.
Selain pemeriksaan saksi, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar yang dilakukan secara bersama-sama dan melalui permufakatan.
“Polri juga telah menerbitkan laporan polisi tentang tindak pidana secara bersama dan mufakat melakukan tindakan makar,” kata Kapolri.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa dugaan makar masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Penyidik melakukan pendalaman secara tersendiri karena unsur pidana makar memiliki aspek pembuktian berbeda dengan perkara penyadapan.
“Hingga saat ini dugaan penggulingan pemerintah masih butuh pembuktian lebih lanjut,” tegasnya.
Dalam proses penyelidikan, polisi menelusuri sejumlah aspek penting, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah, tujuan penyadapan, serta tugas dan peran masing-masing pihak dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Artinya, Polri belum menyimpulkan bahwa perkara penyadapan ilegal tersebut merupakan bagian dari upaya makar. Keterkaitan antara dugaan penyadapan dan kemungkinan adanya rencana penggulingan pemerintahan masih harus dibuktikan melalui keterangan saksi dan alat bukti yang sah.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian Komisi III DPR RI, terutama karena penanganannya turut dikaitkan dengan nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Proses hukum masih berjalan. Publik kini menunggu transparansi dan kejelasan hasil penyelidikan Polri agar setiap dugaan tindak pidana dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar asumsi atau spekulasi.(Tim)
Editor/Publizher : Andi Jumawi
