Sabtu 14 November 2026
MAKASSAR, INDEKS.co.id – Penerbitan surat diskresi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bagi sejumlah kandidat yang akan bertarung dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi perhatian internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sedikitnya lima diskresi disebut telah diterbitkan untuk mengakomodasi kandidat di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Soppeng, Jeneponto, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, serta satu daerah lainnya yang belum disebutkan.
Namun, pemberian diskresi tersebut tidak serta-merta menjadi jaminan bagi penerimanya untuk menduduki kursi Ketua DPD II Partai Golkar. Surat itu hanya membuka ruang bagi kandidat untuk mengikuti kontestasi Musda, bukan memastikan kemenangan.
Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Komunikasi dan Media DPD Partai Golkar Sulsel, M. Arfandy Idris, menjelaskan bahwa diskresi merupakan bentuk kewenangan DPP untuk memberikan kelonggaran kepada kandidat yang belum memenuhi salah satu persyaratan administratif atau ketentuan pencalonan.
Menurutnya, melalui kewenangan diskresi Ketua Umum, kandidat yang sebelumnya terkendala persyaratan tertentu tetap memperoleh kesempatan untuk maju dalam Musda.
Meski demikian, kesempatan tersebut tidak menghapus mekanisme demokrasi internal partai. Setiap kandidat tetap wajib mengikuti seluruh tahapan dan proses pemilihan sesuai ketentuan organisasi.
“Diskresi hanya ruang bagi orang untuk menjadi calon. Tetap harus mengikuti seluruh proses dan tahapan Musda. Tidak serta-merta otomatis menjadi ketua,” tegas Arfandy, Sabtu 14 November 2026.
Ia menekankan, kandidat yang telah mengantongi diskresi tetap harus bekerja membangun konsolidasi politik dan menggalang dukungan dari struktur partai, terutama para pimpinan kecamatan yang memiliki peran dalam menentukan arah dukungan pada Musda.
Dengan demikian, restu DPP bukan satu-satunya faktor penentu. Kekuatan konsolidasi, dukungan pemilik suara, serta dinamika politik internal di masing-masing daerah tetap menjadi bagian penting dalam perebutan kursi ketua.
Untuk memperjelas posisi diskresi dalam mekanisme pencalonan, Arfandy mencontohkan pelaksanaan Musda Golkar Sulsel pada periode sebelumnya.
Saat itu, dua kandidat, Supriansa dan Taufan Pawe, sama-sama memperoleh diskresi untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.
Keduanya tetap harus melewati seluruh tahapan kontestasi hingga akhirnya Taufan Pawe terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.
“Contohnya, beberapa Musda yang lalu ada dua calon yang mendapat diskresi, yaitu Supriansa dan Taufan Pawe. Keduanya maju sebagai calon ketua Golkar Sulsel, dan yang terpilih adalah Taufan Pawe,” ungkapnya.
Pengalaman tersebut, menurut Arfandy, menjadi gambaran bahwa diskresi tidak dapat dimaknai sebagai penetapan atau jaminan kemenangan bagi seorang kandidat.
Penerbitan lima diskresi untuk kandidat Musda di tingkat kabupaten pun harus dipahami dalam kerangka yang sama: memberikan kesempatan berkompetisi, bukan membagikan jabatan secara otomatis.
Pada akhirnya, siapa yang akan memimpin DPD II Partai Golkar di masing-masing daerah tetap ditentukan melalui proses Musda dan dinamika dukungan politik di internal partai.
Restu DPP mungkin membuka pintu pencalonan, tetapi kemenangan tetap harus diperjuangkan melalui konsolidasi dan dukungan nyata di tingkat akar rumput.(Tim)
Editor/Publisher: Andi Jumawi
