Senin 9 November 2026
MEDAN, INDEKS.co.id — Polemik pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) di Kompleks Perumahan Taman Malibu Indah, Jalan Malibu Indah Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, kian menjadi perhatian warga.
Melalui Badan Pengelola Kompleks Taman Malibu Indah (BPKTMI), sejumlah penghuni mempertanyakan dasar kewenangan CV Tunas Malibu Impian (TMI) yang mengklaim melakukan pengelolaan lingkungan perumahan, termasuk menetapkan iuran pemeliharaan lingkungan atau maintenance fee sebesar Rp2.300 per meter persegi setiap bulan.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut besaran iuran, tetapi juga menyentuh aspek legalitas pengelolaan, transparansi penggunaan dana, status aset lingkungan, hingga hak penghuni dalam mengakses fasilitas bersama.
Warga menilai, kebijakan yang berdampak langsung terhadap seluruh penghuni seharusnya didasarkan pada kewenangan yang jelas, mekanisme yang transparan, serta kesepakatan bersama.
Ketua BPKTMI, Alfian, mengatakan bahwa warga selama ini berpegang pada hasil musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya.
Dalam musyawarah tersebut, menurut Alfian, penghuni telah menyepakati pembentukan BPKTMI sebagai badan pengelola kompleks. Pembentukan tersebut termasuk pengangkatan ketua melalui proses yang dituangkan dalam dokumen di hadapan notaris.
Selain itu, warga juga menyepakati besaran iuran pemeliharaan lingkungan sebesar Rp1.000 per meter persegi setiap bulan, ucapnya Senin.
Namun, belakangan muncul klaim pengelolaan oleh CV TMI dengan pemberlakuan tarif Rp2.300 per meter persegi setiap bulan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan besaran iuran yang sebelumnya disepakati warga.
Menurutnya, perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan tarif, pihak yang berwenang mengambil keputusan, serta mekanisme persetujuan dari penghuni.
Warga juga meminta kejelasan mengenai pertanggungjawaban dana yang dihimpun, termasuk mekanisme pelaporan, penggunaan anggaran, dan pengawasan oleh para penghuni.
Menurut BPKTMI, pemasangan spanduk maupun penyampaian pemberitahuan melalui grup WhatsApp tidak serta-merta dapat menggantikan mekanisme musyawarah dan persetujuan bersama, terutama jika kebijakan tersebut menyangkut kewajiban finansial seluruh penghuni.
Selain CV TMI, warga juga menyoroti keberadaan PWTMI yang diketuai Petrus dengan Kelvin sebagai wakil ketua.
BPKTMI mempertanyakan proses pembentukan, mekanisme pemilihan pengurus, serta mandat yang menjadi dasar kelompok tersebut mengatasnamakan atau mewakili kepentingan penghuni kompleks.
Menurut BPKTMI, belum terdapat penjelasan terbuka kepada warga mengenai legitimasi kepengurusan tersebut. Dugaan keterkaitan PWTMI dengan pihak pengembang juga memunculkan pertanyaan mengenai independensi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan penghuni.
Warga khawatir keberadaan kelompok tersebut menimbulkan kesan bahwa kebijakan pengelolaan CV TMI telah memperoleh persetujuan penghuni, meskipun menurut mereka belum pernah diputuskan melalui musyawarah bersama.
“Warga berpegang pada hasil musyawarah yang sudah ada. Badan pengelola yang sah adalah yang dibentuk dan disepakati oleh warga sendiri,” demikian sikap BPKTMI.
Persoalan semakin berkembang setelah sejumlah penghuni mengeluhkan pembatasan akses terhadap clubhouse dan fasilitas umum lainnya.
Salah seorang warga yang mengaku telah menetap selama tujuh tahun di kompleks tersebut menyampaikan bahwa dirinya memiliki kartu anggota Malibu, rutin membayar iuran, dan selama ini menggunakan fasilitas yang tersedia.
Namun, belakangan ia mengaku mengalami kesulitan memperoleh kepastian mengenai mekanisme pembayaran serta pencatatan kewajiban iuran.
Warga juga mempertanyakan ketentuan yang membatasi setiap rumah hanya boleh mendaftarkan maksimal lima orang untuk menggunakan fasilitas umum.
Aturan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut dasar penerapan dan konsistensi pelaksanaannya. Pasalnya, warga mengaku melihat adanya pihak dari luar kompleks yang justru diperbolehkan menggunakan fasilitas serupa.
Bagi penghuni, fasilitas yang selama ini menjadi bagian dari lingkungan perumahan tidak semestinya dibatasi tanpa penjelasan mengenai dasar aturan dan status pengelolaannya.
Kompleks Perumahan Taman Malibu Indah diketahui telah berdiri sekitar 30 tahun dan dihuni kurang lebih 400 kepala keluarga (KK). Berdasarkan keterangan warga, sekitar 99 persen unit rumah telah terjual dan menjadi hak milik pribadi penghuni.
Kondisi tersebut mendorong warga meminta kejelasan mengenai status penguasaan dan pengelolaan aset lingkungan, khususnya jalan kompleks serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Pertanyaan mendasar yang kini membutuhkan jawaban adalah apakah PSU Taman Malibu Indah telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan atau masih berada dalam penguasaan pihak pengembang.
Jika telah diserahkan, warga meminta kejelasan mengenai dokumen dan mekanisme pengelolaan selanjutnya. Sebaliknya, apabila belum diserahkan, perlu dijelaskan dasar hukum penguasaan serta kewenangan pihak yang mengelolanya.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penetapan kewajiban finansial tanpa landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Alfian berharap polemik pengelolaan lingkungan di Taman Malibu Indah dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari penghuni, pihak pengembang, CV TMI, hingga PWTMI.
Warga menginginkan adanya keterbukaan mengenai dasar hukum pengelolaan, penetapan tarif iuran, pertanggungjawaban keuangan, status aset, serta aturan penggunaan fasilitas bersama.
Persoalan ini juga dinilai perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Medan, khususnya instansi yang menangani perumahan dan kawasan permukiman, agar status PSU dan mekanisme pengelolaannya dapat diperiksa secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada prinsipnya, pengelolaan lingkungan perumahan membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan partisipasi penghuni. Tanpa ketiga hal tersebut, kebijakan yang seharusnya bertujuan menjaga kenyamanan lingkungan justru berpotensi memicu perselisihan berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari CV Tunas Malibu Impian, PWTMI, maupun pihak pengembang. Karena itu, klarifikasi dari seluruh pihak tersebut masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang. Pihak redkais memberikan ruang untuk semua pihak terkait untuk memberikan penjelasan terkait tuntutan warga.
Sejumlah hal yang perlu dijelaskan antara lain dasar kewenangan pengelolaan, landasan penetapan iuran Rp2.300 per meter persegi, legalitas dan proses pembentukan PWTMI, transparansi penggunaan dana, kebijakan pembatasan akses fasilitas, serta status penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Medan.
Publik kini menunggu kejelasan: siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan mengelola fasilitas bersama di Taman Malibu Indah, dan sejauh mana hak serta suara warga ditempatkan dalam setiap pengambilan kebijakan? (Tim)
Editor/Publisher : Andi Jumawi
