Salam Satu Pena, Tegakkan Marwah Pers, Stop Kriminalisasi Jurnalis
Oleh: Andi Jumawi
(Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Soppeng)
SOPPENG, Kamis 12 November 2026
INDEKS.CO.ID — Pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang melontarkan diksi “halal darahnya” terhadap media yang mengkritik pemerintah meski telah menjalin kerja sama bukan sekadar selip lidah di ruang rapat. Ucapan tersebut adalah alarm keras bagi kemerdekaan pers dan kualitas demokrasi kita di Sulawesi Selatan.
Sebagai insan pers yang memegang teguh amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kami memandang pernyataan tersebut lahir dari kesalahpahaman mendasar dalam memaknai hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan pers.
Kerja sama media bukan kontrak pembungkaman, dalam tata kelola pemerintahan modern, kerja sama publikasi atau belanja iklan media yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen penyebarluasan informasi program pembangunan kepada masyarakat. Anggaran tersebut adalah uang rakyat, bukan dana pribadi kepala daerah yang bisa digunakan untuk membeli loyalitas, apalagi membungkam daya kritis redaksi.
Ketika seorang kepala daerah beranggapan bahwa media yang menerima kerja sama tidak boleh mengkritik pemerintah bahkan melabelinya sebagai pihak yang bermuka dua (bali bella_Bugis) di situlah letak cacat logika berdemokrasi. Kerja sama bisnis atau publikasi berada di ranah perusahaan (komersial), sementara kerja-kerja jurnalistik berada di ranah redaksional yang dijamin independensinya oleh undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik. Kedua hal ini memiliki dinding pemisah yang tegas (fire wall).
Media yang tetap memberitakan fakta ketimpangan, kritik kebijakan, atau keluhan warga meski memiliki kontrak publikasi justru sedang menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara sehat dan profesional. Sebaliknya, media yang hanya memuji tanpa koreksi justru menjerumuskan pemimpin ke dalam ilusi keberhasilan.
Bahaya diksi kekerasan di ruang publik, lebih jauh lagi, pemilihan frasa “halal darahnya” dari mulut seorang pejabat publik sangat tidak pantas dan berbahaya. Dalam konteks sosial maupun kultural, diksi tersebut berkonotasi kuat pada ancaman, penghakiman, dan legitimasi kekerasan.
Pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika komunikasi dan merawat ruang publik yang sehat. Mengeluarkan pernyataan bernada intimidatif terhadap jurnalis sama saja dengan mencederai marwah kebebasan pers yang dilindungi konstitusi.
Menghalang-halangi atau mengintimidasi kerja jurnalistik memiliki konsekuensi hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.
Solidaritas dan Seruan Evaluasi
Permintaan maaf yang disampaikan melalui jajaran dinas terkait tentu tidak cukup untuk menghapus preseden buruk ini.
Dibutuhkan kedewasaan sikap dan klarifikasi langsung secara terbuka dari Wali Kota Parepare sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik dan insan pers.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Soppeng menyatakan solidaritas penuh kepada rekan-rekan jurnalis di Kota Parepare yang terus berdiri tegak menjaga marwah profesi.
Peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah, khususnya di wilayah Ajatappareng dan Bosowasi, bahwa pers adalah mitra strategis pembangunan yang bekerja berdasarkan fakta dan kepentingan publik, bukan corong kekuasaan.
Kritik pers bukanlah bentuk permusuhan, melainkan wujud kepedulian agar roda pemerintahan tetap berjalan di atas rel yang benar. Jangan pernah berharap pers menukar independensinya dengan nilai kontrak publikasi, sebab di situlah harga diri jurnalisme dipertaruhkan.
Stop Kriminalisasi Jurnalis
