JAKARTA, indeks.co.id _ Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen memperkuat layanan Kesehatan prioritas di wilayahnya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Sulut dalam hal ini RSUP Kandou dan sejumlah rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kerja sama ini dilaksanakan melalui program pengampuan layanan kesehatan dari rumah sakit vertikal Kemenkes terhadap RSUP Kandou. Kerja sama pengampuan tersebut terdiri dari :
1. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan kardiovaskular.
2. RS Kanker Dharmais Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan penyakit kanker.
3. RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan uronefrologi, diabetes, dan gastro-hepato.
4. RS Pusat Otak Nasional dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan stroke.
5. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan kesehatan ibu dan anak.
6. RSUP Persahabatan Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan respirasi dan TBC.
7. RS Penyakit Infeksi Prof. Sulianti Saroso Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan infeksi emerging.
8. RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi untuk jejaring pengampuan layanan kesehatan jiwa.
Jejaring pengampuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan rujukan terbatas. Peningkatan mutu pelayanan rujukan Kesehatan, pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit, serta dukungan pemenuhan kebutuhan SDM.
Ruang lingkup jejaring pengampuan adalah ke rumah sakit provinsi dan rumah sakit kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Sulut. Kondisinya saat ini, banyak masyarakat yang sudah terjamin biaya kesehatannya melalui BPJS Kesehatan tapi tidak diiringi dengan kelengkapan fasilitas di rumah sakit.
”Masalah utama kita adalah dari sisi suplai fasilitas dan alat kesehatannya.Begitu orang punya kartu bayar iuran, dia datang ke rumah sakit tapi tidak bisa dirawat karena alat-alatnya tidak lengkap. Jadi memang harus diseimbangkan antara yang pemerintah bayarkan ke BPJS dan fasilitas serta alat kesehatan yang tersedia,” ujar Menkes Budi sebelum penandatanganan MoU di gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (31/5).
Menkes Budi menambahkan, mesti dibangun supply side-nya. Nah supply side itu yang biasa kurang adalah rumah sakitnya, alat-alatnya, plus orang-orangnya atau SDM kesehatan.
”Mudah-mudahan dengan adanya tanda tangan kerjasama ini bisa terjadi akselerasi bukan hanya pemasangan alat, tapi juga peningkatan kompetensi dari rumah sakit dan penambahan dokter spesialis di sana,” ucap Menkes Budi.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan pengampuan layanan prioritas tahun ini sangat penting bagi masyarakat Sulut. Kerja sama ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pelayanan bagi masyarakat di Sulut.
”Pemerintah Sulawesi Utara selalu berkomitmen meningkatkan kualitas pemerataan layanan kesehatan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan terus karena konsep kita ke depan adalah pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Olly.
(NN/WW)
REDAKSI/PUBLISHER : ANDI JUMAWI
