oleh

Jam Pidum Setujui Permohonan Restoratif Justice Dari Kejaksaan Negeri Makassar Tersangka Winda Alias Oce

Jakarta _ indeks.co.id — Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) melalui ekspose secara Virtual dihadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan atas nama Tersangka WINDA ALIAS OCE yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dalam pemaparan yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Tersangka WINDA ALIAS OCE, merupakan pemilik Café Anomali. sedangkan korbannya bernama ANDI SEPTI WAHYUNI merupakan Karyawan Café.

Peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 14.20 Wita bertempat di Kafe Anomali di Jalan DR Sam Ratulangi Kota Makassar, bermula dari ketika tersangka menegur saksi korban ANDI SEPTI WAHYUNI mengenai persoalan waktu istirahat jam kerja, yang seharusnya korban ANDI SEPTI WAHYUNI beristirahat pada waktunya namun korban tidak istirahat dan menjawab dengan berbagai emosi kemudian terjadi adu mulut.

Sehingga Tersangka WINDA ALIAS OCE merasa emosi serta mengatakan “anjing ini e” dan langsung menarik tangan serta menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan sampai saksi korban ANDI SEPTI WAHYUNI terjatuh dan membenturkan kepala dan muka saksi korban ke arah freezer lalu menginjak paha saksi korban hingga terjatuh.

Pihak Kejaksaan Negeri Makasar kemudian mengupayakan perdamaian melalui Restorative Justice, dan sukses menjadi fasilitator sehingga terwujudnya perdamaian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 jam 13.30 WITA di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar antara korban dan tersangka.
Disaksikan oleh ibu tersangka dan wali korban tokoh masyarakat setempat dan dihadiri oleh Penyidik.

Perdamaian tersebut disepakati karena Tersangka merupakan rekan kerja dari saksi korban dan meminta maaf kepada korban atas pebuatan yang dilakukannya dan Tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
Perdamaian tersebut dilaksanakan dengan suasana saling memaafkan dengan saling berpelukan satu sama lain antara tersangka dan korban dimana mereka adalah teman main sejak kecil dan terjalin kembali pertemanan yang sebelumnya setelah dilaksanakan RJ.

BACA JUGA  Pelarian Pelaku Pencabulan Anak Bawah Umur Berakhir di Jeruji Besi Polres Pinrang

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
Pasal yang disangkakan tindak pidananya diancam pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban pada tanggal 27 Januari 2022 (RJ-7);
Jaksa sebagai Fasilitator mencoba mendamaikan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak, pertemuan tersebut disaksikan oleh Tokoh Masyarakat setempat sehingga korban sudah merasa tidak keberatan lagi dan korban sudah memaafkan pelaku.

Sesuai arah kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan diluar persidangan tanpa proses persidangan yang berbeli-belit dan berkepanjangan yang akhirnya hanya membebankan pendanaan dan waktu, serta aparat yang menjaga Narapidana yang sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatan tersangka
Tahap II dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 dihitung kalender 14 (empat belas) harinya berakhir padatanggal 07 Februari 2022.

Masyarakat merespon positif.
Kepala Kejaksaan Negeri Makassar selanjutnya akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (K.3.3.1).

Jakarta, 31 Januari 2022
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, SH. MH.
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi

Disclaimer : Dilarang mencopy sebagian atau keseluruhan isi berita www.indeks.co.id tanpa seizin Sumber redaksi.Kecuali memiliki Izin dan Kerjasama yang tertulis. Segala pelanggaran Mencopy/Jiplak Berita,Tulisan,Gambar,Video dalam Media www.indeks.co.id bisa dituntut UU Nomor 40/1999 Tentang Pers pada Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *