KENDARINasionalSOROTSulawesi Tenggara

Tolak Kedatangan TKA, AMPUH Sultra Sarankan Pemerintah Pusat Hindari Kemungkinan Konflik Vertikal

1334
×

Tolak Kedatangan TKA, AMPUH Sultra Sarankan Pemerintah Pusat Hindari Kemungkinan Konflik Vertikal

Sebarkan artikel ini
Listen to this article

 
INDEKS,KENDARI,Keputusan Pemerintah Pusat untuk mendatangkan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai banyak sorotan di berbagai lembaga.
Salah satunya dari Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ketua Umum Ampuh Sultra Hendro Nilopo, menyatakan dengan tegas menolak rencana kedatangan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga berasal dari negeri China ke bumi Anoa Sulawesi Tenggara.
“Kami nyatakan dengan tegas, menolak rencana kedatangan ratusan TKA asal Cina itu ke bumi Anoa tercinta ini,” tegas Hendro Nilopo.
Menurut Hendro, pemerintah seharusnya sadar bahwa saat ini tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup besar, terkhusus di Sulawesi Tenggara.
“Kita saja di Sultra masih banyak pengangguran sudah mau datangkan TKA lagi, aneh Pemerintah Pusat ini,kesal Hendro.
Lanjutnya, ketika Tenaga Kerja Asing (TKA) itu di paksakan masuk di Sulawesi Tenggara dan bagaimana kemudian nasib pengangguran yang ada di Sultra. Apakah ini dipikirkan oleh pemerintah pusat, jangan apatislah pemerintah.
Selain itu, ketika TKA Cina di paksakan masuk ke Sultra tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pengurangan tenaga kerja lokal yang tersebar di berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara ini.
“Ia menilai ketika TKA dihadirkan di Sultra maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pengurangan Tenaga Kerja Lokal yang tersebar di beberapa perusahaan di Sultra,” terang Ketua Umum Ampuh Sultra.
Atas dasar itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak apatis dan harus mendengarkan keinginan masyarakat didaerah guna untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan.
“Pemerintah pusat tidak boleh apatis, mereka harus mendengarkan keinginan masyarakat didaerah. Jika dipaksakan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya Konflik Vertikal,”pungkasnya.
Laporan : Tim Redaksi

BACA JUGA  Kasatgas Imbau Kepala Daerah Ikuti Arahan Pusat Terkait Peniadaan Mudik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DILARANG MENCOPY/PLAGIAT DAPAT DI PIDANA

error: Content is protected !!