SOPPENG, INDEKS.co.id – Susunan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dalam program revitalisasi SDN 44 Sekkanyili, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, menjadi sorotan. Dugaan keterlibatan suami kepala sekolah sebagai kepala pelaksana pekerjaan memunculkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip transparansi dan pencegahan konflik kepentingan dalam pengelolaan bantuan pemerintah.
Persoalan ini mencuat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelita Keadilan (PK) melakukan monitoring terhadap sejumlah kegiatan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng, Sabtu (14/11/2026).
Ketua LSM Pelita Keadilan, Nur Alam Abra kepada INDEKS.co.id mengakui dirinya telah mempertanyakan kesesuaian susunan pelaksana kegiatan di SDN 44 Sekkanyili dengan ketentuan pengelolaan bantuan revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan Ketua Komite SDN 44 Sekkanyili, Drs. Mustang, yang membenarkan bahwa posisi kepala pelaksana pekerjaan dipegang oleh Sukirman, yang disebutnya merupakan suami kepala sekolah.
“Saya Ketua Komite, Drs. Mustang, sedangkan Sukirman sebagai Kepala Pelaksana yang merupakan suami dari Kepala Sekolah. Adapun kepala tukang rangka baja ringan sekaligus kepala tukang batu berasal dari Kayangan,” ungkap Mustang.
Keterangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pembentukan kepanitiaan, proses penunjukan kepala pelaksana, serta kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan program.
Nur Alam Abra meminta persoalan itu ditelusuri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, hubungan kekerabatan dalam posisi strategis kepanitiaan perlu dicermati agar tidak mengganggu independensi pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Jika benar suami kepala sekolah diangkat sebagai Kepala Pelaksana P2SP/PPSP, hal tersebut harus ditelusuri dan diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program revitalisasi,” tegasnya.
Merespons sorotan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Soppeng menyatakan akan menindaklanjuti informasi masyarakat dan pemberitaan media terkait susunan P2SP di SDN 44 Sekkanyili.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Disdikbud Soppeng, Mansur, S.Sos., menjelaskan bahwa pembentukan P2SP merupakan kewenangan satuan pendidikan, dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program bantuan revitalisasi.
Meski demikian, ia mengakui bahwa persoalan potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam struktur kepanitiaan tetap perlu menjadi perhatian.
Mansur menjelaskan, meskipun buku saku maupun petunjuk teknis Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 tidak secara eksplisit mencantumkan larangan tersebut dalam rumusan khusus, prinsip pencegahan konflik kepentingan tetap melekat pada tata kelola program, pakta integritas, serta komposisi unsur P2SP.
Sebagai langkah tindak lanjut, Disdikbud Soppeng berencana melakukan monitoring langsung ke sekolah dan/atau memanggil kepala satuan pendidikan yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan serta klarifikasi.
“Apabila ditemukan kondisi demikian dan teridentifikasi adanya potensi benturan kepentingan berupa hubungan kekerabatan dan/atau hubungan sedarah dalam struktur P2SP, kami akan melakukan langkah pembinaan dan pendampingan administrasi sebagai upaya pencegahan dini,” jelas Mansur, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, pembinaan dapat dilakukan melalui pemberian arahan secara lisan maupun tertulis kepada kepala satuan pendidikan untuk mengevaluasi atau merevisi susunan kepanitiaan apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penyesuaian.
Langkah tersebut juga dapat ditempuh melalui musyawarah ulang dengan melibatkan komite sekolah, dewan guru, perwakilan orang tua siswa, serta unsur masyarakat.
Menurut Mansur, langkah pembinaan dan pendampingan administrasi merupakan bagian dari fungsi Disdikbud sebagai pembina satuan pendidikan sekaligus upaya mitigasi dini untuk mencegah potensi persoalan dalam pelaksanaan program revitalisasi.
Disdikbud Soppeng juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan insan pers dalam mengawal pelaksanaan program pendidikan. Masyarakat dipersilakan menyampaikan informasi maupun pengaduan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Di sisi lain, sorotan LSM Pelita Keadilan menegaskan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pembentukan P2SP, mekanisme penunjukan kepala pelaksana, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik.
Sebab, program revitalisasi satuan pendidikan yang menggunakan bantuan pemerintah tidak hanya dituntut menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, tetapi juga harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan tata kelola yang baik.
Keterlibatan hubungan keluarga dalam struktur pelaksana memang perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan asumsi. Namun, potensi benturan kepentingan juga tidak semestinya diabaikan karena dapat menimbulkan persoalan dalam independensi pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan.
Kini, tindak lanjut monitoring dan evaluasi yang direncanakan Disdikbud Soppeng menjadi langkah penting untuk memastikan kejelasan persoalan sekaligus menjaga agar program revitalisasi sekolah benar-benar berjalan sesuai prinsip tata kelola bantuan pemerintah.(Tim)
Editor/Publisher: Andi Jumawi
















