KAB.SOPPENGNasional

Disdikbud Soppeng Akan Evaluasi Susunan P2SP SDN 44 Sekkanyili, Dugaan Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

37
×

Disdikbud Soppeng Akan Evaluasi Susunan P2SP SDN 44 Sekkanyili, Dugaan Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
Foto : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Disdikbud Soppeng, Mansur, S.Sos.(Doc.INDEKS.CO.ID)
Dengarkan Berita

Senin 16 November 2026

SOPPENG, INDEKS.co.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Soppeng merespons informasi masyarakat dan pemberitaan media terkait susunan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDN 44 Sekkanyili.

Sorotan tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai keterlibatan suami dari salah satu pihak di lingkungan satuan pendidikan tersebut dalam struktur kepanitiaan P2SP.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Disdikbud Soppeng, Mansur, S.Sos., menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan P2SP merupakan kewenangan satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah selaku penanggung jawab pelaksanaan program bantuan revitalisasi sekolah.

Meski demikian, menurut Mansur, persoalan dugaan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam susunan kepanitiaan tetap perlu mendapat perhatian serius.

Ia menjelaskan, meskipun buku saku maupun petunjuk teknis (juknis) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak secara eksplisit mencantumkan larangan tersebut dalam bentuk kalimat khusus, prinsip pencegahan konflik kepentingan tetap melekat pada ketentuan tata kelola, pakta integritas, serta komposisi unsur P2SP.

Sebagai tindak lanjut atas informasi yang berkembang, Disdikbud Soppeng berencana melakukan monitoring langsung ke sekolah dan/atau memanggil kepala satuan pendidikan yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi.

“Apabila ditemukan kondisi demikian dan teridentifikasi adanya potensi benturan kepentingan berupa hubungan kekerabatan dan/atau hubungan sedarah dalam struktur P2SP, kami akan melakukan langkah pembinaan dan pendampingan administrasi sebagai upaya pencegahan dini,” demikian penjelasan Mansur, Senin.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi Disdikbud sebagai pembina dan pendamping administrasi, sekaligus pelaksana koordinasi dengan kementerian terkait.

Dalam proses pembinaan nantinya, Disdikbud dapat memberikan arahan secara lisan maupun tertulis kepada kepala satuan pendidikan agar melakukan evaluasi atau revisi susunan kepanitiaan.

Langkah itu juga dapat ditempuh melalui musyawarah ulang yang melibatkan Komite Sekolah, dewan guru, serta perwakilan orang tua siswa dan masyarakat.

Disdikbud Soppeng menegaskan bahwa langkah pembinaan tersebut merupakan bentuk mitigasi administratif untuk mencegah munculnya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Di sisi lain, Mansur mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan insan pers dalam mengawal pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Pihaknya juga membuka ruang koordinasi dan pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program di lapangan, sehingga setiap informasi dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur pembinaan yang berlaku.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program revitalisasi sekolah tidak hanya dituntut memenuhi aspek pembangunan fisik dan administrasi, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari potensi benturan kepentingan.

Dengan demikian, pengawasan terhadap pembentukan dan kinerja P2SP menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar dikelola secara profesional, terbuka, dan sesuai ketentuan.(Tim)

Editor/Publizher : Andi Jumawi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DILARANG MENCOPY/PLAGIAT DAPAT DI PIDANA

error: Content is protected !!