Sabtu 23 Mei 2026
JAKARTA (INDEKS) — Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan standar keamanan pangan. Hingga 22 Mei 2026, sebanyak 16.046 dapur MBG atau sekitar 55 persen dari total operasional telah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Berdasarkan keterangan yang diterima dari Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI), Sabtu (23/5/2026), jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2025 hingga Mei 2026. Saat ini tercatat sebanyak 29.225 unit SPPG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
BACA :
“Sebanyak 16.046 SPPG telah memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau 55 persen dari total SPPG operasional,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.
Pemerintah juga terus mempercepat proses sertifikasi bagi ribuan SPPG lainnya. Sebanyak 2.646 SPPG saat ini berada dalam proses penerbitan SLHS, sementara 10.533 unit lainnya masih dalam tahap persiapan pengajuan sertifikasi.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola keamanan pangan, pemerintah mulai menerapkan sistem akreditasi bertahap terhadap SPPG pada tahun 2026. Akreditasi tersebut dibagi dalam tiga kategori, yakni Unggul (A), Sangat Baik (B), dan Baik (C).
Laporan itu turut memuat data pengawasan terhadap SPPG yang menerima surat peringatan maupun penghentian sementara operasional (suspend). Hingga pekan ketiga Mei 2026, tercatat sebanyak 1.152 unit SPPG berstatus suspend.
BACA :
SPPG yang dikenai penghentian sementara dapat kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan sesuai standar yang ditetapkan.
“Per tanggal 19 Mei jumlah SPPG suspend 1.152 dan telah operasional kembali 3.429,” tulis laporan tersebut.
Surat peringatan diberikan kepada SPPG yang belum memenuhi standar infrastruktur, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), atau belum melakukan pendaftaran SLHS.
Program MBG sendiri terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan higienitas pangan.(Tim/YS)
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi
