Pakar Hukum Soroti Jaminan HAM dan Kepastian Hukum, Negara Kini Punya Instrumen Baru untuk Memburu Aset Hasil Kejahatan
JAKARTA, INDEKS.co.id – Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk menelusuri, menyita, dan merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pengesahan undang-undang tersebut bukan semata-mata karena desakan pihak tertentu, melainkan hasil dari proses pembahasan panjang yang telah melalui berbagai tahapan legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan dalam keterangannya di Kompleks Parlemen.
Puan menjelaskan, pembahasan regulasi tersebut telah melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Selain itu, Komisi III DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut Puan, penyusunan regulasi tersebut juga telah melalui penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar substansinya tidak tumpang tindih dengan ketentuan hukum lainnya, termasuk KUHP dan KUHAP.
“Insyaallah undang-undang ini nantinya bisa bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.
Pidana Mati Koruptor Tetap Memiliki Landasan Hukum
Di tengah pengesahan UU Perampasan Aset, isu mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi kembali menjadi perhatian.
Ketentuan pidana mati dalam perkara korupsi pada dasarnya tetap memiliki landasan hukum melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun, penerapannya tidak berlaku otomatis terhadap setiap pelaku korupsi. Ancaman tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan ancaman pidana mati, tetapi juga tidak berarti setiap koruptor secara otomatis dapat dijatuhi hukuman tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa UU Perampasan Aset dirancang dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, transparansi, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Pakar Hukum: Perampasan Aset Harus Tetap Mengedepankan Due Process of Law
Dari perspektif hukum, pengesahan UU Perampasan Aset menghadirkan instrumen penting dalam upaya memutus rantai keuntungan ekonomi dari tindak pidana.
Selama ini, pemberantasan korupsi kerap menghadapi tantangan ketika pelaku telah diproses secara pidana, tetapi aset hasil kejahatan telah dialihkan, disembunyikan, atau ditempatkan atas nama pihak lain.
Melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture, negara dimungkinkan mengajukan perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemilik atau pelaku dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan undang-undang.
Meski demikian, kewenangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati.
Dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, prinsip due process of law atau proses hukum yang adil menjadi syarat penting agar kewenangan negara tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.
Pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana, pemeriksaan di pengadilan, hak mengajukan keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Artinya, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya diukur dari banyaknya aset yang berhasil dirampas, tetapi juga dari kepastian hukum, transparansi, dan kemampuan negara membuktikan bahwa aset tersebut memang berkaitan dengan tindak pidana.
Ini Poin Penting UU Perampasan Aset
Berdasarkan hasil pembahasan DPR RI, regulasi tersebut memuat sejumlah ketentuan penting yang menjadi instrumen baru dalam pemberantasan tindak pidana.
1. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Mekanisme ini tetap harus melalui pemeriksaan dan putusan pengadilan.
2. Memperluas Cakupan Tindak Pidana
Ruang lingkupnya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta tindak pidana tertentu berbasis teknologi informasi.
3. Pengelolaan Aset Secara Profesional
Undang-undang mengatur pembentukan badan pengelola aset yang bertugas menangani penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, hingga pengembalian aset hasil tindak pidana.
4. Pengawasan dan Transparansi
Pengelolaan serta proses perampasan aset dilengkapi mekanisme pengawasan independen dan sistem informasi untuk memastikan akuntabilitas serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
5. Perlindungan Pihak Ketiga dan Korban
Regulasi ini memberikan ruang perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang memiliki hak sah dan beriktikad baik atas aset yang menjadi objek permohonan perampasan.
Selain itu, pengembalian aset kepada korban juga menjadi bagian dari prinsip pemulihan yang diatur dalam undang-undang.
Tantangan Sesungguhnya Ada pada Implementasi
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi babak baru dalam kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, ketukan palu di ruang paripurna belum otomatis menjamin seluruh persoalan korupsi dan pemulihan kerugian negara dapat diselesaikan.
Pemerintah dan aparat penegak hukum kini menghadapi tantangan untuk memastikan aturan tersebut diterapkan secara konsisten, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Publik tentu berharap regulasi ini tidak berhenti sebagai produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen efektif untuk mengejar aset hasil kejahatan yang selama ini sulit dipulihkan.
Satu hal yang tidak kalah penting, kewenangan besar negara dalam merampas aset harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum.
Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang menghukum pelaku, melainkan juga memastikan hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Catatan: UU ini mengatur pemberlakuan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk. Karena itu, efektivitas penerapannya masih bergantung pada kesiapan kelembagaan dan aturan pelaksana.(Tim Redaksi)
Editor/Publisher: Andi Jumawi
















