Tentang Militer Tunduk pada Peradilan Umum dan Undang-Undang Peradilan Militer Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (Non Executable)
Oleh
Marsda Purn. Dr. Sujono, S.H., M.H., C.Fr.A., CPM.
Dosen Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum UNSURYA
1. Pendahuluan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 tanggal 15 Oktober 2026 setebal 568 halaman pada intinya dapat diringkas sebagai berikut:
Pemohon I bernama Lenny Damanik dan Pemohon II bernama Eva Melina Br. Pasaribu disebut Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 angka 1 sepanjang frasa “tindak pidana”, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Amar Putusan terdiri dari 4 (empat) butir, dan 2 (dua) butir yang substansial adalah:
Pertama, menyatakan “Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan”.
Kedua, menyatakan “apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan a quo diucapkan pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
Dari Putusan MK No. 260/PUU-XXIII/2025 terdapat 2 (dua) isu penting, yaitu pertama, tindak pidana umum dengan pelaku prajurit TNI/Militer tunduk/diadili di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan kedua, jika dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak putusan MK diucapkan tidak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Militer, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Tulisan ini akan membahas apakah lembaga Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut telah melaksanakan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).
2. Analisa dan Pendapat
Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 tanggal 15 Oktober 2026 tidaklah terbatas pada substansi Putusan MK tersebut, akan tetapi berkaitan facet dengan fungsionalisasi dan bentuk hukum pidana, baik materiil dan formil, dengan interdisipliner lain dalam hukum, yaitu Hukum Tata Negara (tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung dan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Militer) dan Hukum Administrasi Negara (tentang kewenangan aparatur hukum).
Berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Perubahan III), Pasal 24 ayat (2) menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Sangat jelas tergambarkan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka dalam Kekuasaan Kehakiman terkait penegakan hukum pidana dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, dengan mendasarkan yustisiabelnya kepada subyek hukum pidana atau pelaku pidana (bukan didasarkan pada objek hukum pidana atau delik sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi), yaitu pelaku pidana sipil tunduk pada peradilan umum dan pelaku pidana prajurit TNI/militer tunduk pada peradilan militer, kecuali undang-undang mengatur lain (misal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).
Argumen Penulis atas pandangan tersebut dengan mendalami ketentuan undang-undang terkait dan kehadiran lembaga koneksitas atau Acara Koneksitas, baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang tentang Peradilan Militer, yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada yustisiabel peradilan umum dan yustisiabel peradilan militer (delik penyertaan atau *deelneming* Pasal 55 dan 56 KUHP Lama atau Pasal 20 dan 21 KUHP Nasional) diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Secara histori regulasi, kehadiran lembaga koneksitas tersebut telah diatur melalui:
1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.
3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan:
“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini (baca KUHPM), yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer (baca militer atau yang disamakan sebagai militer), diterapkan hukum pidana umum (baca Tindak Pidana Umum dalam KUHP dan di Luar KUHP), kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.
Eksistensi lembaga koneksitas atau acara koneksitas saat ini diatur pada Pasal 198 sampai dengan 203 Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (5) KUHP, dan Pasal 170 sampai dengan 172 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Dengan demikian, eksistensi Peradilan Militer mengandung imperatif eksplisit sebagaimana ketentuan Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 Perubahan III, sehingga keputusan Aparatur Negara yang diterbitkan (dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/Tahun 2025) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berada di atasnya, yakni Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Perubahan III, sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*, dan nyatanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/Tahun 2025 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Oleh sebab itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi *Non Executable* atau tidak dapat dilaksanakan.
Bahwa pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/Tahun 2025 juga telah menyimpang dari kewenangan Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 Perubahan III, dalam hal ini bertentangan dengan Asas *Open Legal Policy* dengan fungsi positif yang menjadi kewenangan Pemerintah dan DPR, dan bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma dan asas untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Untuk membentuk norma dalam suatu undang-undang, diperlukan politik hukum, dalam hal ini pemberlakuan peradilan umum terhadap prajurit TNI jika melakukan tindak pidana umum (sebagaimana Putusan MK Nomor 260 Tahun 2025), dan politik hukum yang telah ada dan masih sangat relevan saat ini adalah hukum militer dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana Pasal 65 Undang-Undang TNI (bukan untuk kepentingan/melindungi individu militer).
Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM masih mengatur pidana tambahan kepada prajurit berupa “misal pemecatan dari dinas keprajuritan” (sebuah pidana tambahan yang paling ditakuti militer daripada pidana pokok penjara) yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer, dan kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh pengadilan lingkungan peradilan umum, kecuali dalam perkara koneksitas (Pasal 66 ayat 5 KUHP Nasional).
Secara sosiologis, pidana tambahan pemecatan merupakan jenis pidana yang paling ditakuti oleh prajurit, dan hal demikian dapat sebagai penjaga “Tata Tertib Kehidupan Keprajuritan/Militer”.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260 Tahun 2025 juga telah mengandung cacat hukum karena putusannya *ultra petita*, karena Majelis Hakim MK memutus melebihi apa yang dimohon/dituntut Para Pemohon (hanya ada 3 petita), tapi putusannya menyatakan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan syarat.
Bahwa jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 dimaknai secara absolut *final and binding*, maka putusan tersebut memiliki implikasi hukum terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia ke depan sebagai berikut:
a. Penentuan Yustisiabel Peradilan Umum dan Peradilan Militer
Tidak lagi didasarkan status subyek pelaku apakah sipil atau militer, akan tetapi didasarkan jenis pidananya apakah tindak pidana umum atau tindak pidana militer, sehingga dibutuhkan undang-undang pidana materiil pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM yang berlaku baik terhadap warga sipil maupun militer, dengan karakteristik kejahatan militer atau bidang pertahanan negara yang menjadi jurisdiksi Peradilan Militer.
b. Peniadaan Lembaga Koneksitas
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260 Tahun 2025 memiliki konsekuensi hukum tidak relevan lagi acara koneksitas Pasal 170 sampai 172 KUHAP, karena lembaga koneksitas hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana umum dalam penyertaan atau *deelneming* sipil dengan militer, dan tidak berlaku terhadap sipil jika melakukan tindak pidana militer murni bersama militer (misal militer desersi atau meninggalkan pos jaga), karena KUHPM tidak berlaku terhadap warga sipil.
c. Jurisdiksi Peradilan Umum Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Umum dengan Pelaku Prajurit TNI/Militer
Untuk efektifitas penerapannya diperlukan rekonstruksi hukum acara pidana di peradilan umum dengan pelaku prajurit TNI/militer, baik dalam tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan post ajudikasi.
Tahap pra ajudikasi, dalam hal ini penyidikan dan penuntutan, dibutuhkan konsep ideal (paling minimal terjadi resistensi dalam penerapannya), misal penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh penyidik dan penuntut dari lingkungan Peradilan Militer (Polisi Militer dan Oditur Militer) dengan Peradilan Umum dan pemeriksaan di pengadilan lingkungan Peradilan Umum dengan susunan majelis hakim secara koneksitas hakim sipil dan militer, karena masih dibutuhkan penerapan pidana tambahan misal pemecatan dari dinas keprajuritan terhadap terdakwa militer.
d. Rekonstruksi Hukum Acara Pidana terhadap Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum
Rekonstruksi hukum acara pidana terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP secara terbatas, misal penerapan keadilan restoratif, pemaafan hakim, praperadilan, dan penasehat hukum nonkedinasan.
Berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/Tahun 2025 tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) karena putusannya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Perubahan III), dan pertimbangan serta putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah menyimpang dari kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 Perubahan III, dalam hal ini bertentangan dengan Asas *Open Legal Policy* dengan fungsi positif yang menjadi kewenangan Pemerintah dan DPR serta putusannya *ultra petita*, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 menjadi *Non Executable* atau tidak dapat dilaksanakan.
3. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Perubahan III, bertentangan dengan Asas *Open Legal Policy* dengan fungsi positif yang menjadi kewenangan Pemerintah dan DPR serta putusannya *ultra petita*, sehingga putusan MK tersebut menjadi *Non Executable* atau tidak dapat dilaksanakan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 jika dimaknai sebagai Putusan yang absolut *final and binding* memiliki implikasi hukum yang luas terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yakni penentuan jurisdiksi peradilan pidana didasarkan kepada objek hukum pidana atau delik, yakni tindak pidana umum menjadi jurisdiksi peradilan umum dan tindak pidana militer menjadi jurisdiksi peradilan militer (bukan didasarkan kepada status subyek pelaku pidana sipil atau militer).
b. Saran
Disarankan jika politik hukum pidana mempertimbangkan prajurit TNI/Militer tunduk peradilan umum jika melakukan tindak pidana umum, agar dilakukan Perubahan terlebih dahulu terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi
















