MAKASSAR, INDEKS.co.id — Gelombang pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulbagsel) kini tidak lagi sekadar memicu keluhan di media sosial. Krisis energi yang berlarut-larut ini mulai memukul langsung sendi-sendi ekonomi masyarakat kecil dan merusak aset berharga warga akibat ketidakstabilan pasokan daya.
Berdasarkan pantauan awak media INDEKS.co.id di lapangan, keresahan terbesar warga berakar pada kerusakan massal alat elektronik rumah tangga, mulai dari lemari es, televisi, pendingin ruangan (AC), hingga mesin cuci. Ketidakpastian jadwal pemadaman serta fenomena tegang turun (spaning) saat listrik tiba-tiba menyala kembali dituding menjadi penyebab utama jebolnya komponen elektronik warga.
“Kulkas dan mesin cuci di rumah rusak dalam sebulan terakhir karena listrik mati-hidup tidak beraturan. Biaya servisnya mahal, sementara penghasilan pas-pasan. PLN harusnya bertanggung jawab atas kerugian materiil seperti ini,” ujar salah satu warga pelaku UMKM di Makassar, Jumat (6/11/2026).
Dampak krisis kelistrikan ini terbukti menciptakan efek domino yang mencekik ekonomi masyarakat:
• Penyusutan Pendapatan Usaha Kecil: Pelaku usaha mikro seperti warung makan, pengusaha laundry, penjahit, hingga toko kelontong yang bergantung pada lemari pendingin terpaksa gigit jari. Omzet mereka merosot drastis karena operasional terhenti berjam-jam.
• Pembengkakan Biaya Operasional: Demi menyambung hidup dan mempertahankan usaha, sebagian warga terpaksa membeli atau menyewa genset. Hal ini memicu pengeluaran baru yang tidak sedikit untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM).
• Kerugian Bahan Baku makanan: Bagi pedagang bahan pangan segar dan frozen food, mati lampu berdurasi panjang berarti pembusukan komoditas dagangan, yang berujung pada kerugian modal total.
Publik menilai argumen klasik terkait penurunan debit air PLTA akibat faktor cuaca sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan tameng pembenaran. Masyarakat mempertanyakan keandalan mitigasi dan strategi jangka panjang pemeliharaan pembangkit yang dilakukan oleh PLN.
Sebagai pemegang monopoli penyedia jasa kelistrikan negara, PLN dinilai lamban dalam menghadirkan solusi konkret jangka pendek bagi konsumen yang hak-haknya terabaikan, sementara kewajiban membayar tagihan tetap berjalan tanpa kompromi.
Selain itu, masyarakat juga meminta dengan tegas fungsi dari para anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan dan selain itu juga para anggota dewan juga diminta untuk turun lapangan melihat langsung keluhan masyarakat dan segera memanggil PLN untuk memberikan penjelasan mendetail dan transparansi terkait permasalahan kelistrikan selama ini.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang protes warga terus mengalir. Masyarakat mendesak adanya transparansi kompensasi yang adil atas kerusakan barang elektronik serta jaminan pemulihan sistem yang tidak sekadar berlandaskan janji di atas kertas. Krisis ini bukan lagi sekadar padamnya lampu, melainkan redupnya urat nadi perekonomian rakyat Sulsel.(Tim)
Editor/Publisher : Andi Jumawi
