JAKARTA, INDEKS.co.id — Pemerintah mulai mengonsolidasikan kekuatan daerah untuk mempercepat pengembangan bioetanol sebagai salah satu sumber energi alternatif nasional.
Langkah tersebut ditandai dengan rapat koordinasi khusus yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama 42 kepala daerah di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menjadi salah satu kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Rakor ini secara khusus membahas kesiapan lahan dan pengembangan komoditas pertanian yang berpotensi menjadi bahan baku bioetanol, di antaranya tebu, jagung, dan singkong.
Di hadapan para kepala daerah, Mentan Amran mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan konsolidasi lahan sekitar 1 hingga 2 juta hektare untuk menopang pengembangan produksi etanol secara masif di berbagai wilayah Indonesia.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Untuk komoditas tebu, pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan berada di kisaran 1 juta hektare. Tahap awal penanaman akan menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah menentukan arah pengembangan dan perluasan lahan pada Januari mendatang.
Tak hanya menyiapkan lahan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk memperkuat produktivitas daerah yang masuk dalam pengembangan program bioetanol.
Pengembangan bahan baku energi tersebut diarahkan pada pemanfaatan lahan yang sesuai, termasuk kawasan tanaman pangan dan agroforestri. Namun, pemerintah menempatkan kepastian serta legalitas lahan sebagai salah satu persyaratan utama.
Mentan Amran menegaskan, pengembangan bioetanol tidak boleh menggeser kepentingan ketahanan pangan nasional.
Area produksi pangan strategis, terutama lahan yang menopang produksi padi dan jagung konsumsi, tetap harus dilindungi.
“Sektor pertanian memiliki peran strategis untuk mendukung kedua agenda tersebut. Produksi pangan tetap dijaga, sementara komoditas pertanian lainnya dikembangkan untuk kebutuhan energi nasional,” kata Amran.
Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menuju penerapan bioetanol E20, yakni bahan bakar dengan kandungan campuran etanol sebesar 20 persen.
Kehadiran Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam rakor tersebut menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang ikut dalam konsolidasi awal pemerintah pusat terkait kesiapan basis produksi bahan baku bioetanol.
Suwardi mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting karena implementasi program di lapangan membutuhkan kesiapan lahan, kesesuaian komoditas, dukungan petani, infrastruktur pertanian, hingga kepastian aspek legalitas.
“Bagi daerah, program bioetanol juga membuka peluang pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi sekaligus memperluas pemanfaatan sektor pertanian dalam mendukung agenda energi nasional,” kata Suwardi Haseng, Senin.
Menurutnya, peluang tersebut perlu diikuti dengan perencanaan yang matang agar pengembangan komoditas bahan baku bioetanol tetap berjalan seiring dengan kepentingan sektor pangan.
Sebab, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang tersedia, tetapi juga ketepatan pemetaan lahan, produktivitas komoditas, kesiapan industri pengolahan, dukungan petani, serta kepastian rantai pasok.
Di sisi lain, keseimbangan antara kebutuhan energi dan ketahanan pangan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program di daerah.
“Rakor bersama 42 kepala daerah ini menjadi salah satu langkah awal untuk menyatukan perencanaan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun rantai pasok bahan baku bioetanol secara nasional,” pungkas Suwardi.(Tim)
Editor/Publizher : Andi Jumawi
