Minggu, 20 September 2026
SOPPENG, INDEKS.co.id — Di tengah kemarau panjang yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih, persoalan kebocoran jaringan distribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Soppeng justru menjadi sorotan. Air yang semestinya dimanfaatkan masyarakat dilaporkan terus mengalir dan terbuang di sejumlah titik.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan jaringan dan kecepatan respons manajemen PDAM Soppeng dalam menangani gangguan pelayanan, khususnya ketika masyarakat tengah menghadapi keterbatasan pasokan air bersih.
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di kawasan Tuju Wali-Wali, Kecamatan Lalabata, Kelurahan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng. Informasi mengenai kebocoran tersebut disebut telah disampaikan kepada Direktur Utama PDAM Soppeng, Hasanuddin, sejak awal September 2026. Namun hingga Minggu (20/9/2026), perbaikan dilaporkan belum juga dilakukan.
Dalam konfirmasi sebelumnya, Hasanuddin menyampaikan bahwa petugas PDAM telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum dapat memastikan lokasi sumber kebocorannya.
“Sudah diperiksa anggota Pak, namun belum bisa dipastikan di mana kebocorannya,” kata Hasanuddin saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebocoran memang telah diketahui dan telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan. Namun, persoalan berikutnya adalah seberapa cepat tindak lanjut tersebut menghasilkan perbaikan nyata di lapangan.
Hampir satu bulan setelah informasi awal disampaikan, air dilaporkan masih terus mengalir pada lokasi tersebut. Bahkan, kondisi saluran yang menjadi tempat mengalirnya air disebut telah ditumbuhi lumut, yang mengindikasikan kondisi tersebut bukan persoalan yang baru terjadi.
Bagi masyarakat, persoalannya bukan sekadar air yang mengalir di saluran. Di tengah kondisi kemarau dan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, setiap volume air yang terbuang menjadi persoalan pelayanan yang patut mendapat perhatian serius.
“Sebagai warga Tuju Wali-Wali, kami membutuhkan air bersih. Jangan sampai air justru terbuang sementara masyarakat kesulitan mendapatkan air,” ujar seorang warga setempat.
Respons PDAM dipertanyakan?
PDAM sebagai badan usaha milik daerah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelayanan air bersih berjalan secara optimal. Karena itu, kebocoran jaringan tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan teknis, tetapi juga menyangkut efisiensi distribusi, pengawasan infrastruktur dan kualitas pelayanan kepada pelanggan maupun masyarakat.
Apalagi, kondisi kemarau membuat persoalan air menjadi semakin sensitif. Ketika ketersediaan sumber air terbatas, kemampuan mengendalikan kehilangan air dalam jaringan seharusnya menjadi bagian penting dari manajemen pelayanan.
Pertanyaan publik kemudian mengarah pada efektivitas sistem pengawasan PDAM: berapa banyak titik kebocoran yang terdeteksi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan, serta bagaimana standar penanganan gangguan jaringan diterapkan?
Persoalan di Tuju Wali-Wali juga menjadi momentum bagi manajemen PDAM Soppeng untuk membuka secara transparan langkah yang telah dilakukan, kendala teknis yang dihadapi, serta target waktu penyelesaian perbaikan.
Kritik terhadap kinerja Dirut PDAM Soppeng, Hasanuddin, dalam konteks ini bukan semata-mata mengenai adanya kebocoran. Yang lebih penting adalah kecepatan respons, efektivitas pengawasan, dan kemampuan manajemen memastikan air tidak terus terbuang ketika masyarakat sedang membutuhkan pasokan air bersih.
Publik tentu membutuhkan penjelasan yang konkret: kapan kebocoran tersebut dapat diperbaiki dan berapa banyak potensi air yang telah hilang selama gangguan berlangsung?
Jika persoalan teknis membutuhkan waktu untuk dilacak, masyarakat juga berhak mengetahui langkah sementara yang dilakukan PDAM agar pemborosan air dapat diminimalkan.
Di tengah kemarau, air bukan sekadar komoditas pelayanan. Bagi masyarakat, air bersih merupakan kebutuhan dasar. Karena itu, setiap persoalan dalam sistem distribusi PDAM patut ditangani secara cepat, terukur dan transparan.
Kinerja sebuah perusahaan air minum daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak air yang diproduksi, tetapi juga dari seberapa efektif air tersebut sampai kepada masyarakat dan seberapa cepat setiap gangguan pelayanan ditangani.
Selain itu, Bupati Soppeng, H.Suwardi Haseng perlu melakukan evaluasi kinerja para aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pejabat daerah, mengingat tugas dan tanggung jawab yang di emban para aparatur daerah terlebih lagi yang langsung bersentuhan dengan kehidupan orang banyak harus benar-benar berjalan dengan baik dan transparan.
Penulis: Andi Jumawi
Ketua PWI Soppeng
