JAKARTA (INDEKS) — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menanggapi kritik terkait isu militerisasi kabinet menyusul penunjukannya dalam jabatan tersebut. Dudung menegaskan bahwa dirinya saat ini berstatus sebagai warga sipil setelah resmi purnatugas dari TNI pada 2023.
“Saya sudah pensiun, sudah dua tahun. Sekarang saya sipil. Jadi tidak masalah latar belakang dari mana pun. Dari sipil bisa, dari militer juga bisa,” ujar Dudung usai serah terima jabatan dengan M. Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dudung dilantik sebagai Kepala KSP oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4), menggantikan M. Qodari. Penunjukan ini kembali menempatkan figur berlatar belakang militer pada posisi strategis di lingkaran Istana.
Sebelumnya, jabatan Kepala KSP juga pernah diisi oleh purnawirawan TNI, antara lain A.M. Putranto. Bahkan pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, posisi tersebut sempat dijabat oleh dua mantan jenderal TNI, yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko.
Dudung merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 dari matra TNI Angkatan Darat. Ia menutup masa dinasnya dengan pangkat jenderal bintang empat dan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Sepanjang karier militernya, Dudung mengemban berbagai jabatan strategis. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Akademi Militer (2015–2016), Staf Khusus KSAD (2016–2017), serta Wakil Asisten Teritorial KSAD (2017–2018).
Kariernya berlanjut saat dipercaya sebagai Gubernur Akademi Militer (2018–2020) dengan pangkat mayor jenderal, kemudian menjabat Panglima Kodam Jaya (2020–2021). Selanjutnya, Dudung dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 2021 sebelum akhirnya menjabat KSAD.
Penunjukan Dudung sebagai Kepala KSP menambah daftar pejabat berlatar belakang militer dalam pemerintahan saat ini. Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa perbedaan latar belakang tidak menjadi persoalan selama tetap menjalankan tugas dalam kerangka pemerintahan sipil.(Tim)
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi
