KONSEL.www.indeks.co.id — Maju desanya, makmur dan sejahtera warganya,barangkali itu cita-cita dan ekspetasi yang menjadi dambaan banyak orang dengan digelontorkannya dana desa begitu diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Harapan itu wajar dan seharusnya memang begitu, saat ini desa memiliki kewenangan yang luas sejak perencanaan,pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban pembangunan di desa, baik kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa maupun kewenangan penugasan dari pemerintah di atasnya. Sumber pembiayaan pembangunan dalam APBDes juga bervariasi mulai Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP BHR), Pendapatan Asli Desa (PADes) bahkan bantuan keuangan kegiatan (BKK).
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Desa Wonua Maroa, kecamatan Buke, kabupaten Konawe Selatan (Konsel), provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam menyukseskan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), telah di buktikan dengan di realisasikannya beragam kegiatan fisik dan non fisik menggunakan Dana Desa (DD) APBN TA.2023.
“Di desa Wonua Maroa yang menjadi tolok ukur adanya transparansi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sarana prasarana desa untuk mendongkrak kemajuan perekonomian menuju masyarakat desa Wonua Maroa yang sejahtera dan berkembang, ” Kata Heri Kepada awak Media indeks.co.id, Selasa 22 Agustus 2023.
Anggaran dana desa Wonua Maroa sumber APBN TA.2023 ini, berkisar Rp.713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah), untuk pelaksanaan program desa sebagai berikut ;
1) Dua puluh persen dari anggaran dana desa di pergunakan untuk pembiayaan program ketahanan pangan, berupa pembelian, 2000 pohon bibit pinang batara serta pembelian, 2000 pohon bibit kelapa sawit,
2) Dua puluh persen dipergunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM),
3) Pembiayaan pemberdayaan masyarakat yakni, pelatihan stunting, pelatihan kader kesehatan desa, pelatihan Bumdes serta kaji banding aparatur desa,
4) Adanya pembiayaan BPJS ketenagakerjaan bagi 50 orang masyarakat pekerja rentang.
5) Tiga persen anggaran operasional Kepala Desa yaitu pembelian baju Majelis Ta’lim, pembelian seragam Karang Taruna, pemberian bantuan dana pendidikan untuk anak yatim piatu,
6) Pembiayaan SPPD kepala Desa.
Selain itu masih ada penganggaran lainnya seperti, pemberian honor kader kesehatan desa, honor guru mengaji, honor Imam desa, pengadaan pemberian pupuk cair untuk 98 kk masyarakat petani kebun serta kegiatan fisik pekerjaan pembukaan jalan pada dusun 1, dusun 2 dan dusun 3, dengan ukuran 1 kilo meter per masing – masing dusun.
Lanjutnya,terkait realisasi penyaluran BLT-DD kegiatan tersebut dari awal telah melalui penjaringan oleh tim verifikasi desa dan di awasi tenaga pendamping desa,pihak kecamatan Buke, Babinsa dan Bhabinkamtibmas desa. Setiap penerima BLT-DD sebesar Rp 900.000,- per triwulan, ucapnya.
Selaku kepala desa Wonua Maroa, Heri menyampaikan ungkapan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemerintah pusat dan daerah dimana program pemerintah dalam membangun desa menggunakan Dana Desa telah terbukti desa banyak mengalami kemajuan salah satunya desa Wonua Maroa.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat desa Wonua Maroa, kami sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Pusat dan Daerah atas program melalui APBN dan APBD sehingga kegiatan pembangunan di desa ini bisa berlangsung sesuai harapan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa Wonua Maroa, ” Pungkasnya.
Laporan ; Adriana
Redaksi/Publisher ; Andi Jumawi
Komentar