Selasa 27 Oktober 2026
SOPPENG, INDEKS.co.id — Respons pemerintah dalam menghadapi persoalan masyarakat menjadi salah satu ukuran penting kepemimpinan seorang kepala daerah. Di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sejumlah langkah Bupati H. Suwardi Haseng, S.E., dalam merespons musibah, memperhatikan kebutuhan petani, menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mendorong kemajuan pendidikan, hingga menjawab keluhan infrastruktur menjadi bagian dari perhatian publik.
Sorotan terbaru tertuju pada keputusan Suwardi Haseng meninggalkan sebagian agenda Partai Golkar di Makassar untuk kembali ke Soppeng setelah kebakaran melanda Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Sabtu (24/10/2026).
Saat itu, Bupati tengah berada di Makassar untuk mengikuti agenda partai. Setelah menerima kabar kebakaran, ia langsung berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng dan memilih memprioritaskan penanganan musibah yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Langkah tersebut menjadi gambaran bahwa agenda politik dan organisasi tidak harus mengesampingkan tanggung jawab pelayanan publik ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat.
Bagi para pedagang yang kehilangan tempat usaha, persoalan bukan sekadar bangunan yang terbakar. Ada modal usaha, sumber penghasilan keluarga, serta keberlangsungan ekonomi yang ikut dipertaruhkan.
Karena itu, perhatian pemerintah tidak cukup berhenti pada peninjauan lokasi. Pendataan korban, penyiapan tempat berjualan sementara, penyaluran bantuan, dan pemulihan aktivitas perdagangan menjadi pekerjaan penting yang harus dikawal hingga tuntas.
Pada Selasa (27/10/2026), Suwardi kembali meninjau persiapan pasar darurat di belakang Pasar Sentral Batu-Batu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar pedagang terdampak dapat kembali menjalankan usahanya.
Bukan hanya kebakaran, respons bencana menjadi ujian pelayanan yang ia lakukan begitu cepat dan tepat.
Kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu bukan satu-satunya peristiwa yang membutuhkan kehadiran pemerintah daerah. Sebelumnya, pada Agustus 2026, Suwardi juga mengunjungi warga terdampak kebakaran tiga rumah panggung di Dusun Paddempung, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah menyalurkan bantuan berupa sembako, beras, pakaian, terpal, kasur, serta kebutuhan harian. Bupati juga memberikan dukungan moril kepada keluarga yang terdampak musibah.
Pada persoalan karhutla, Pemkab Soppeng bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui rapat lintas sektoral pada Agustus 2026.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana memerlukan dua pendekatan sekaligus: respons cepat ketika kejadian berlangsung dan pencegahan untuk menekan risiko pada masa mendatang.
Namun, efektivitasnya tetap perlu diukur melalui kesiapsiagaan petugas, kecepatan bantuan, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pemerintah memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan yang diperlukan.
Sektor pertanian juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
Pada 8 Mei 2026, Suwardi menghadiri penanaman padi perdana Program Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS) di Kelurahan Apanang, Kecamatan Liliriaja, bersama jajaran Kementerian Pertanian.
Program yang dikembangkan dengan dukungan teknologi dan mekanisasi tersebut diperluas dari lima hektare pada 2025 menjadi 120 hektare pada 2026. Luas tersebut mencakup 100 hektare di Kecamatan Liliriaja dan 20 hektare di Kecamatan Marioriawa.
Dalam program itu, petani didorong memanfaatkan teknologi pertanian modern, alat tanam, drone pertanian, pola tanam baru, dan pendampingan penyuluh untuk membantu meningkatkan produktivitas serta menekan biaya produksi.
Berdasarkan laporan capaian satu tahun pemerintahan yang dipublikasikan Pemkab Soppeng, anggaran prasarana dan sarana pertanian pada 2025 mencapai Rp57,17 miliar. Anggaran tersebut mencakup pembangunan jalan usaha tani, irigasi, listrik masuk sawah, bantuan alat dan mesin pertanian, serta benih unggul.
Laporan yang sama menyebut produksi padi meningkat 9,93 persen dan produksi jagung naik 32,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Serapan gabah petani juga dilaporkan mencapai 117 persen dari target.
Angka-angka tersebut menjadi indikator penting untuk melihat arah pembangunan pertanian Soppeng. Meski demikian, keberhasilan program pada akhirnya perlu dirasakan langsung melalui peningkatan pendapatan petani, kepastian akses sarana produksi, ketersediaan air, dan kemampuan menghadapi perubahan cuaca.
Pada sektor Pendidikan, prestasi yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Salah satu sektor yang menempatkan nama Soppeng dalam pemberitaan tingkat nasional adalah pendidikan.
Pada 29 November 2025, Suwardi Haseng menerima Anugerah Dwija Praja Nugraha dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen dan perhatian terhadap pembangunan pendidikan serta kesejahteraan guru.
Pengakuan di bidang pendidikan berlanjut pada 30 September 2026. Universitas Lamappapoleonro (Unipol) menganugerahkan Education Leadership Award 2026 kepada Suwardi Haseng dalam rangkaian wisuda perguruan tinggi tersebut.
Di sisi capaian pendidikan, hasil Indeks Integritas Pendidikan (IIP) 2026 yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kabupaten Soppeng pada peringkat pertama di Sulawesi Selatan untuk jenjang SD dan sederajat dengan nilai 79,71. Pada jenjang SMP dan sederajat, Soppeng berada di peringkat keempat dengan nilai 76,81.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang berintegritas. Namun, prestasi indeks dan penghargaan harus terus diikuti peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan sarana pendidikan, penguatan kompetensi guru, dan pembentukan karakter peserta didik.
Dalam laporan kinerja satu tahun pemerintahannya, Pemkab Soppeng juga mencatat pengalokasian 33,4 persen APBD 2025 untuk sektor pendidikan. Program yang dilaporkan mencakup pengadaan 5.400 set seragam dan sepatu gratis bagi siswa baru SD dan SMP, pengadaan 65 unit smart board, rehabilitasi 20 satuan pendidikan melalui APBD, serta revitalisasi 23 sekolah melalui APBN.
Keluhan mengenai akses jalan juga menjadi bagian dari pekerjaan yang terus dituntut masyarakat kepada pemerintah daerah. Jalan yang layak berpengaruh langsung terhadap mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan kegiatan ekonomi.
Dalam laporan capaian satu tahun pemerintahan, Pemkab Soppeng mencatat peningkatan dan preservasi enam ruas jalan sepanjang 3,7 kilometer, penggantian dua jembatan, serta peningkatan dua ruas jalan melalui dukungan Instruksi Presiden dengan anggaran APBN sekitar Rp50 miliar.
Di luar infrastruktur, Soppeng juga memperoleh pengakuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Pada Maret 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi kepada Kabupaten Soppeng untuk kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat ketimpangan pengeluaran atau Gini Ratio. Pemkab melaporkan nilai IPM meningkat dari 72,76 pada 2024 menjadi 73,69 pada 2025, sementara rasio Gini turun dari 0,381 pada 2024 menjadi 0,331 pada 2025.
Selanjutnya, pada September 2026, Soppeng meraih penghargaan Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan tersebut memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah daerah dibawa pimpinan Suwardi Haseng dinilai melalui berbagai sektor, mulai dari pembangunan manusia, pemerataan kesejahteraan, pendidikan, hingga dukungan terhadap penyediaan hunian layak patut di apresiasi dengan diberikannya sejumlah penghargaan.
Meski demikian, capaian makro dan penghargaan institusional tidak serta-merta menghapus persoalan yang masih dihadapi warga. Keluhan jalan yang belum tertangani, kebutuhan petani, serta pemulihan ekonomi pedagang pascakebakaran tetap membutuhkan tindak lanjut yang terukur. Hal itu menjadi pusat perhatian dari Suwardi Haseng agar semua bisa terwujud dengan baik.
Apresiasi terhadap respons Suwardi Haseng tidak semestinya berhenti sebagai pujian atas kehadiran seorang kepala daerah di tengah masyarakat. Lebih dari itu, responsivitas perlu dilihat dari keberlanjutan kebijakan, kecepatan pengambilan keputusan, koordinasi perangkat daerah, serta hasil nyata yang diterima warga.
Keputusan meninggalkan sebagian agenda Partai Golkar demi menangani kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu menjadi contoh pilihan prioritas yang mendapat perhatian. Namun, pekerjaan terpenting justru berlangsung setelah perhatian publik mereda: memastikan pedagang kembali berjualan, membantu pemulihan mata pencaharian, dan membenahi aspek keselamatan pasar agar kejadian serupa dapat dicegah.
Demikian pula dalam pertanian, pendidikan, karhutla, dan infrastruktur. Setiap program harus memiliki target yang jelas, pelaksanaan yang transparan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Di Bumi Latemmamala, kepemimpinan yang dekat dengan rakyat pada akhirnya bukan hanya diukur dari seberapa sering seorang bupati hadir di lokasi persoalan, tetapi juga dari seberapa jauh kehadiran itu menghasilkan penyelesaian.
Penghargaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan lembaga pendidikan menjadi catatan positif bagi Kabupaten Soppeng. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi agar capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan administratif, tetapi juga berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, bagi warga yang sedang menghadapi musibah, petani yang menunggu hasil panen, siswa yang membutuhkan fasilitas belajar, maupun masyarakat yang mendambakan jalan layak, ukuran paling sederhana dari keberhasilan pemerintah tetap sama: persoalan mereka ditangani dan kehidupan mereka menjadi lebih baik.
Media INDEKS.co.id terus mengawal informasi, mencatat capaian, dan tetap kritis demi kepentingan masyarakat.
Berikut Capaian satu tahun pemerintahan H.Suwardi Haseng, SE Bupati Soppenh. Berikut ini data pendidikan, pertanian, infrastruktur, IPM, kemiskinan, dan indikator ekonomi yang dipublikasikan Pemkab Soppeng.
– Penghargaan pendidikan: Anugerah Dwija Praja Nugraha dari PB PGRI, 29 November 2025.
-Pendidikan 2026: nilai IIP Soppeng untuk jenjang SD dan SMP.
-Pertanian modern: program PM-AAS, perluasan menjadi 120 hektare, dan dukungan Kementerian Pertanian.
-Penghargaan pemerintah provinsi: kategori IPM dan Gini Ratio.
-Penghargaan pemerintah pusat: Terbaik II implementasi Program 3 Juta Rumah Regional Sulawesi 2026.
-Respons kebakaran Pasar Batu-Batu: keputusan Bupati meninggalkan sebagian agenda Golkar.
-Penanganan kebakaran sebelumnya: kunjungan dan bantuan kepada korban di Liliriaja.
Penulis : Redaksi
