oleh

PRABOWO INGINKAN KODAM ADA DI SETIAP PROVINSI

Jakarta, indeks.co.id — Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menginginkan Komando Daerah Militer (Kodam) bisa ada di setiap provinsi.

“Kita butuh bersama selalu dengan pemda, selalu dengan pemerintah sipil. Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer). Itu rencana kita,” kata Prabowo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, seperti dikutip CNNIndonesia, Sabtu (11/2/23).

Menurutnya, rencana penambahan kodam itu sudah sesuai dengan sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata).
Sishanrata merupakan sistem pertahanan yang dianut Indonesia.
“Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta,” kata Prabowo lagi.

Saat ini terdapat 15 Kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana baru ini, Menhan menginginkan Kodam berdiri di setiap provinsi, termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Namun, Prabowo belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi Kodam tersebut dapat diimplementasikan.
“Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengemukakan rencana pihaknya membentuk Markas Kodam di setiap provinsi di Indonesia.
Dia mengatakan hal itu telah disetujui Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menhan Prabowo.

“Sesuai dengan perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada kodam,” kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2/23).

Setelah diusulkan kepada Panglima TNI, Dudung menyebut usulan Kodam di setiap provinsi akan diteruskan kepada menteri terkait lainnya.
“Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

BACA JUGA  Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi, Perlu Partisipasi Aktif Berbagai Pihak

Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena ‘kan akan menyangkut masalah anggaran,” tuturnya.(NN)

Redaksi/Publizher : Andi Jumawi

Disclaimer : Dilarang mencopy sebagian atau keseluruhan isi berita www.indeks.co.id tanpa seizin Sumber redaksi.Kecuali memiliki Izin dan Kerjasama yang tertulis. Segala pelanggaran Mencopy/Jiplak Berita,Tulisan,Gambar,Video dalam Media www.indeks.co.id bisa dituntut UU Nomor 40/1999 Tentang Pers pada Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *