HUKUMJAKARTANasionalREDAKSISOROT

Merasa Dirugikan Penegak Hukum Jakarta Barat, Pensiunan TNI Memohon Perlindungan Polda Metro dan Kapolri

3043
×

Merasa Dirugikan Penegak Hukum Jakarta Barat, Pensiunan TNI Memohon Perlindungan Polda Metro dan Kapolri

Sebarkan artikel ini
Listen to this article

Jakarta _ indeks.co.id — Kamis 24 Maret 2022 , Pensiunan TNI Wilmora Yudha Hasibuan kembali menuntut hak dan keadilan di depan kantor Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait dengan status hukumnya di Polres Jakarta pusat.

Aksi Wilmora di depan Polda Metro Jaya mendapat perhatian warga dan sejumlah wartawan yang antara lain hanyalah menuntut hak dan keadilan sebagai warga Negara Indonesia yang taat hukum, Ia ikut berteriak akan ada keberpihakan hukum terhadapnya.

“Tolong Pak Kapolda Metro Jaya, pak Fadiel, Pak Listyo Sigit selaku pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia, dimanakah hukum yang kita cari, dimanakah status hukum saya di Polres Jakarta Barat”. Kata Wilmora, saat di depan Polda Metro Jaya.

Lanjut Wilmora, saat ia dikejar wartawan saat aksinya.

“Ini negara Hukum, masa saya yang juga pansiunan TNI, kok bisa diperlakukan begini, ini kan zholim, dimana letak keadilan Pak Kapolri, tolong Bapak hadir melihat hukum dibawa ini, sebagaimana cita – cita besar bapak Kapolri”.Tambahnya saat menyampaikan aksi.

Walaupun sebelumnya, kata Wilmora Hasibuan, Ia sudah membuat surat terbuka yang ditujukkan kepada bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan DPR RI Komisi III disejumlah media pada hari Rabu (23/3/2022). Namun hingga kini belum mendapat respon dari Polri, hingga kini Wilmora memilih turun jalan  dengan sendirinya, demi tegaknya hukum.

Surat terbuka yang viral ini juga dengan perihal permohonan perlindungan hukum kepada Yth KAPOLRI dan Fraksi PDI Perjuangan Komisi III DPR RI atas status hukum yang tak pasti melekat kepada seorang Pensiunan TNI atas nama Wilmora Yudha Hasibuan.

Menurut Hasibuan, surat tersebut juga menjelaskan kronologis peristiwa yang di alami serta memohon perlindungan hukum atas status yang melekatnya tanpa ada dasar hukum yang pasti. Sebagaimana ia menyurat secara resmi kepada DPR RI dan KAPOLRI serta tembusan ke (1). Komnas HAM dan (2). KA Biro Propam Mabes Polri.

BACA JUGA  Penyaluran Kartu Bansos Non Tunai Program Sembako Dikawal Personel Polsek Sinjai Timur Polres Sinjai

“Gimana ini, hukum memperalat untuk menghukum kami sebagai rakyat kecil, saya datang menuntut agar kepolisian mengusut tuntas keberadaan pihak – pihak swasta yang mengintervensi kasus ini, jika kita menuntut di proses secara hukum”. Ujar Wilmora

Lanjut Wilmora, “Kita juga meminta kepolisian untuk memproses pihak pelapor, karena laporan mereka mengada-ngada dan tidak bisa dibuktikan. Saya juga menuntut ganti rugi sebesar 1 Milyar atas penahanan selama 90 hari, tanpa di buktikan dengan jelas kesalahan saya apa” tuturnya.

“Saya juga minta kasus saya ini, segera di SP3 kan, karena batas waktu penyidikan sudah lewat lama dan supaya status saya juga jalan mulus”. Kata pensiunan TNI ini.

Wilmora juga tegas sekali dalam menyampaikanya, tujuan saya ini murni demi tegaknya keadilan di negeri ini, bukan keadilan dibeli begitu saja, saya juga menduga dalam kasus ini ada pihak – pihak yang memainkan kepolisian untuk menghukum kami yang tak memiliki dana besar, tolong Pak Kapolri, kami hanya rakyat biasa, saya juga abdi negara, pensiunan TNI, ini negara hukum, tegaklah status saya di negara hukum ini, tutupnya.(Tim)
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DILARANG MENCOPY/PLAGIAT DAPAT DI PIDANA

error: Content is protected !!