HUKUMKPKMAKASSARNasional

Bupati Soppeng Tegaskan Komitmen Integritas di Hadapan KPK: “Integritas Adalah Pondasi Amanah Rakyat”

230
×

Bupati Soppeng Tegaskan Komitmen Integritas di Hadapan KPK: “Integritas Adalah Pondasi Amanah Rakyat”

Sebarkan artikel ini
Listen to this article

MAKASSAR, INDEKS.co.id — Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu turut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, serta para kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, dan inspektur daerah se-Sulawesi Selatan.

BACA JUGA :

Dalam arahannya, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak menegaskan pentingnya penguatan tiga pilar strategi KPK dalam pemberantasan korupsi:

1. Pencegahan, untuk menutup berbagai celah korupsi.

2. Pendidikan, guna menanamkan nilai integritas sejak dini.

3. Penindakan, untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Johanis juga menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi yang kini diperluas hingga ke anak usia dini dan keluarga pejabat negara, agar nilai-nilai kejujuran tumbuh dari lingkungan terkecil bangsa.

Menanggapi hal itu, Bupati Suwardi Haseng menyebut Rakor ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat komitmen moral seluruh pemimpin daerah.

“Rakor ini menjadi pengingat bahwa integritas adalah pondasi utama dalam menjalankan amanah rakyat. Pemerintah Kabupaten Soppeng bertekad menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas di setiap sektor,” tegasnya.

Bupati Suwardi juga menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.

BACA JUGA :

“Sinergi antara KPK, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat harus terus diperkuat. Setiap kebijakan pembangunan, baik di Sulawesi Selatan maupun khususnya di Soppeng, harus berlandaskan prinsip bersih, transparan, dan berkeadilan. Itulah janji kami kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Tim Redaksi | Editor: Andi Jumawi)

BACA JUGA  Musafir: Kritis Terhadap Pernyataan Diskriminatif Mantan Gubernur Sultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DILARANG MENCOPY/PLAGIAT DAPAT DI PIDANA

error: Content is protected !!