INDEKS.CO.ID_SERAM BAGIAN BARAT–Menanggapi sorotan tajam dari mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Huwae. Wakil ketua bidang kehormatan DPC PDIP SBB Melky Sedek meminta Sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku Edwin Huwae untuk tidak mengkritik pemerintah Provinsi Maluku soal KUA dan PPAS.
Seperti diketahui, penolakan Edwin atas dugaan “perselingkuhan” antara DPRD dan eksekutif dalam pembahasan KUA-PPAS RAPBD perubahan Maluku Tahun 2021.
“KUA dan PPAS itu didalamnya berisi program-program pembangunan Maluku ke depan. Kalau dibahas hanya sehari apa yang bisa diharapkan?
Edwin menyatakan, statmen yang dilontarkan itu bagian dari menjalankan tugas partai. Dimana sebagai kader PDIP adalah kritis terhadap apapun yang tidak berpihak pada rakyat.
“Menanggapi pernyataan itu, Melky Sedek menyebut tidak layak seorang kader PDIP berkomentar seperti itu. Edwin harusnya memposisikan diri sebagai partai pemerintah, bukan malah membuat gaduh. Hal ini disampaikan kepada Indeks, Minggu 03/10/2021.
Menurut Politisi PDIP itu, hak demokrasi tetap tidak boleh diamputasi, namun sebagai kader partai harus tau faksum partai sehingga tidak ngaur. Jika mau kritis, ada ruang internal yang lebih terbuka,”ungkap Melky.
Melky kembali mengingatkan Edwin sebagai kader partai. Huwae harus tau bahwa Gubernur adalah ketua DPD PDIP Maluku. Ini bukan soal takut, suka atau tidak suka tapi sebagai kader partai tidak boleh memposisikan diri sebagai partai oposisi.
“Mestinya lanjut dia, Edwin mendukung program program pemerintah Provinsi Maluku. Bukan malah mengeluarkan kata kata yang mengundang kegaduhan,”tandasnya.
Jika alasannya soal waktu, kan bisa dibicarakan di internal partai sehingga tidak bias.
Olehnya itu, sebagai kader partai saya meminta kepada Gubernur selaku ketua DPD PDIP Maluku untuk memberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan, sehingga menjadi pelajaran bagi kader kader PDIP lainnya di Maluku.
Laporan : Syuaib Pattimura Redaksi : Andi Jumawi
