BANTEN, indeks.co.id — Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional menuntut kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait karena potensi dan sumber daya yang dikelola sangat besar. Termasuk juga klaster yang mesti dikembangkan cukup beragam, seperti industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah.
“Untuk itu, infrastruktur ekosistem syariah mesti dibangun secara kolektif agar menjadi sebuah rumah besar yang bermanfaat luas, serta sanggup memfasilitasi pengembangan klaster-klaster strategis,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam acara Seminar Nasional Ekonomi Syariah di Gedung Menara Syariah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Jumat (27/10/2023).
Wapres menambahkan, sama halnya dengan Kawasan Islamic Financial Center atau IFC PIK-2 yang dibangun sejak 2019 sebagai ikhtiar bersama untuk menghadirkan ekosistem, diharapkan menjadi magnet sekaligus barometer ekonomi dan keuangan syariah bertaraf dunia.
“Inisatif pembangunan kawasan ini sudah lahir sebelum Indonesia tercatat meraih berbagai prestasi di pemeringkatan ekonomi syariah global. Oleh sebab itu, saya meyakini, hadirnya pusat keuangan syariah ini mampu menguatkan ekosistem ekonomi syariah nasional,” ujar Wapres optimis.
Wapres pun mengharapkan kawasan terintegrasi ini kelak menjadi ikon Indonesia, terutama di sektor keuangan syariah, bahkan lebih maju dibandingkan pusat keuangan Islam yang lebih dulu hadir di Dubai (Uni Emirat Arab), Astana (Kazakhstan), Qatar, dan negara lainnya.
Lebih jauh, pada seminar yang mengusung tema “Peranan Islamic Financial Center dalam Penguatan Ekosistem dan Sinergi Stakeholder Ekonomi Syariah di Indonesia” ini, Wapres menyampaikan beberapa strategi agar IFC PIK-2 mampu memberikan penguatan terhadap ekosistem dan sinergi pemangku kepentingan ekonomi syariah nasional.
Pertama, Wapres meminta IFC PIK-2 terus menghadirkan pusat keuangan syariah dengan layanan terbaik dan tetap kompetitif, serta terus manfaatkan dan optimalkan kawasan baru ini agar menjadi rumah bersama yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di dalamnya.
“Bangun semangat kepemilikan dan kebersamaan antarpemangku kepentingan, sehingga kawasan ini terus berkembang menjadi pusat informasi dan bisnis yang menjembatani kepentingan pelaku usaha dan industri syariah, bahkan mampu menarik investasi-investasi baru syariah dari dalam dan luar negeri,” imbaunya.
Kedua, Wapres meminta IFC PIK-2 terus membangun kolaborasi dan jejaring lintas sektor ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, hal ini akan membuka kesempatan dan peluang kerja sama yang seluas-luasnya bagi semua pelaku usaha dan industri syariah, tidak sebatas pada sektor keuangan syariah.
“Kolaborasi juga diperlukan dalam upaya peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, sehingga semakin banyak yang memahami dan mempraktikkan kebaikan ekonomi dan keuangan syariah,” tegasnya.
Ketiga, Wapres mengharapkan IFC PIK-2 menggandeng partisipasi pengusaha syariah, termasuk UMKM, serta terus meningkatkan keterlibatan dan kerja sama yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan UMKM.
“Di sisi lain, jumlah pengusaha syariah di Indonesia masih terbatas, sehingga perlu upaya bersama untuk mendorong lahirnya pengusaha berbasis syariah melalui inkubasi ataupun start-up, menguatkan pengusaha syariah yang telah ada, serta menghijrahkan pengusaha konvensional menjadi syariah,” pintanya.
Terakhir, Wapres meminta IFC PIK-2 melibatkan berbagai kelompok dan generasi muda. Sebab, sifat inklusif ekonomi dan keuangan syariah dapat diterima oleh berbagai kalangan.
“Keterlibatan generasi muda akan memperkaya gagasan, inovasi dan kreativitas dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan model-model usaha maupun produk baru berbasis syariah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Siti Ma’rifah menyampaikan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah saat ini masih belum mencapai 50% dimana pada 2019 baru mencapai 8,93% dan pada 2022 baru di angka 9,14%.
“Tentu ini menjadi tugas kita semua untuk mencapai target tersebut. Di antara langkahnya adalah menciptakan dan menggerakkan pengusaha-pengusaha yang concern terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk menjadi hamzah washal atau offtaker yang menghubungkan produsen dan konsumen, regulator dengan praktisi, dan yang menghubungkan pelaku usaha dengan dunia usaha, serta masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Siti Ma’rifah menerangkan bahwa Menara Syariah PIK 2 ini memiliki komitmen untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia dan bahkan dunia.
“Untuk mencapai target tersebut, para pemangku kepentingan terkait telah menyelenggarakan berbagai macam Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para stakeholders ekonomi dan keuangan syariah baik dari kalangan akademisi dan juga kementerian terkait, termasuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” ungkapnya.
Sementara itu, Komisaris Utama Menara Syariah Harianto Solichin melaporkan bahwa IFC PIK-2 menempati lahan seluas 12 hektar yang digunakan untuk berbagai aktivitas bisnis di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, dalam waktu dekat IFC akan menerbitkan sukuk syariah pertama dalam bentuk retail dan likuid untuk menyasar generasi Z dan milenial.
“Generasi Z dan Milenial ini ada 2,5 juta orang dari 11,7 juta yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang saat ini berinvestasi di instrumen-instrumen syariah baik itu saham, reksadana, maupun sukuk,” sebutnya.
Untuk lebih meningkatkan jumlah dan peran para generasi Z dan milenial tersebut, Harianto pada kesempatan ini mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan IFC PIK-2.
“Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati tentunya akan diridhoi oleh Allah SWT,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres juga meresmikan Masjid Al-Khairiyah yang berada di Gedung Menara Syariah, Kompleks Islamic Business and Financial Center (Pusat Bisnis dan Keuangan Syariah) PIK-2.
Hadir dalam acara ini, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, serta para tokoh dan pengusaha yang bergerak di bidang keuangan syariah.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.
(EP/SK-BPMI, Setwapres)
Redaksi/Publizher ; Andi Jumawi
