SOPPENG, INDEKS.co.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Soppeng merespons sorotan terkait susunan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) pada program revitalisasi SDN 44 Sekkanyili, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri. Salah satu personel yang tercantum dalam tim tersebut diketahui merupakan suami kepala sekolah.
Persoalan ini memunculkan perhatian terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan bantuan pemerintah di sektor pendidikan.
Sorotan tersebut mencuat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelita Keadilan (PK) melakukan monitoring terhadap sejumlah kegiatan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng, Sabtu (14/11/2026).
Menindaklanjuti informasi tersebut, Disdikbud Soppeng mengambil langkah dengan meminta klarifikasi kepada pihak sekolah guna memperoleh penjelasan mengenai proses pembentukan dan susunan personel P2SP.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Disdikbud Soppeng, Mansur, S.Sos., mengatakan pihaknya telah memanggil Kepala SDN 44 Sekkanyili, Salmawati, untuk memberikan penjelasan pada Selasa (17/11/2026).
“Pada hari Selasa, 17 November 2026, kami sudah memanggil kepala sekolahnya untuk memberikan penjelasan dan yang bersangkutan telah menghadiri pemanggilan tersebut,” kata Mansur kepada INDEKS.co.id, Kamis (19/11/2026).
Dari hasil klarifikasi, Mansur membenarkan bahwa Sukirman, yang merupakan suami Salmawati, tercatat sebagai salah satu personel pelaksana dalam tim P2SP.
Menurut penjelasan kepala sekolah, penunjukan tersebut sebelumnya dilakukan melalui rapat atau musyawarah pembentukan tim. Dalam forum itu, susunan personel disebut telah disetujui peserta tanpa adanya keberatan. Persetujuan tersebut juga dituangkan dalam berita acara pembentukan tim.
Meski demikian, Disdikbud memberikan penjelasan mengenai pentingnya mitigasi risiko, khususnya untuk mengantisipasi potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan program yang bersumber dari bantuan pemerintah.
Hasilnya, pihak sekolah menyatakan bersedia melakukan perubahan susunan personel P2SP dengan mengganti Sukirman melalui mekanisme rapat atau musyawarah kembali.
“Setelah kami dari Dinas Pendidikan memberikan penjelasan tentang mitigasi risiko yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pelaksanaan program, kepala sekolah selaku penanggung jawab bersedia mengganti personel dan akan melakukan rapat atau musyawarah kembali,” ungkap Mansur.
Saat ini, Disdikbud Soppeng melalui Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar masih berkoordinasi dengan koordinator dan fasilitator dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), terutama terkait persiapan dokumen administrasi perubahan susunan tim P2SP.
“Kami sementara melakukan koordinasi dengan ketua koordinator dan fasilitator dari Kemendikdasmen terkait persiapan dokumen untuk melakukan penggantian tim P2SP tersebut,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala SDN 44 Sekkanyili, Salmawati, membenarkan bahwa pihaknya berencana melakukan revisi susunan personel P2SP melalui musyawarah yang dijadwalkan pada Sabtu (21/11/2026).
“Kami rencana hari Sabtu untuk merevisi kembali panitia P2SP. Kami juga sudah konsultasi di dinas pada hari Selasa kemarin,” jelas Salmawati saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Rencana perubahan tersebut menjadi tindak lanjut atas hasil konsultasi pihak sekolah dengan Disdikbud Soppeng menyusul munculnya sorotan terhadap keterlibatan anggota keluarga kepala sekolah dalam struktur pelaksana program.
Sementara itu, Ketua DPP LSM Pelita Keadilan, Nur Alam Abra, menyoroti proses pembentukan P2SP di SDN 44 Sekkanyili. Ia menilai susunan kepanitiaan tersebut perlu dievaluasi dengan mengacu pada ketentuan teknis pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan.
Menurutnya, pelaksanaan P2SP pada program revitalisasi sekolah dasar Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Ia juga merujuk ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 yang menjadi pedoman pelaksanaan Tahun Anggaran 2025.
Atas dasar itu, LSM Pelita Keadilan meminta agar musyawarah pembentukan ulang atau revisi personel P2SP yang dijadwalkan Sabtu (21/11/2026) melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk pengurus komite sekolah, tokoh masyarakat, serta perwakilan orang tua siswa.
“Kami meminta agar semua pihak terkait, termasuk para pengurus komite di sekolah itu, dilibatkan. Jangan seperti sebelumnya, sejumlah pengurus komite serta tokoh masyarakat di lingkungan sekolah tidak dilibatkan. Artinya, prosesnya harus terbuka kepada seluruh komite dan masyarakat, khususnya para tokoh serta orang tua siswa,” tegas Nur Alam Abra, yang akrab disapa Lallang, Jumat (20/11/2026).
Ia berharap musyawarah mendatang benar-benar dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif, sehingga perubahan susunan personel tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat sekolah.
Persoalan di SDN 44 Sekkanyili kembali menempatkan tata kelola program revitalisasi pendidikan sebagai perhatian publik. Sebab, program yang menggunakan bantuan pemerintah tidak hanya menuntut penyelesaian pembangunan secara fisik dan tepat waktu, tetapi juga harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis.
Keterlibatan anggota keluarga kepala sekolah dalam struktur pelaksana memang perlu dicermati dari aspek mitigasi risiko dan potensi konflik kepentingan. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan program tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen dan aturan yang berlaku.
Kini, perhatian publik tertuju pada pelaksanaan musyawarah yang dijadwalkan Sabtu (21/11/2026), termasuk realisasi penggantian personel serta keterlibatan komite sekolah dan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap tata kelola P2SP SDN 44 Sekkanyili sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng.(Tim)
Editor/Publisher: Andi Jumawi
















