SOPPENG, INDEKS.co.id – Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng kembali menuai sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada proyek revitalisasi SDN 44 Sekkanyili, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, menyusul dugaan keterlibatan suami kepala sekolah sebagai Kepala Pelaksana pekerjaan.
Persoalan tersebut mencuat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelita Keadilan (PK) melakukan monitoring terhadap sejumlah kegiatan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng, Sabtu (14/11/2026).
Ketua LSM Pelita Keadilan, Nur Alam Abra, mempertanyakan kesesuaian susunan pelaksana kegiatan di SDN 44 Sekkanyili dengan ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Dalam keterangannya, Ketua Komite SDN 44 Sekkanyili, Drs. Mustang, membenarkan bahwa dirinya menjabat sebagai ketua komite, sementara posisi Kepala Pelaksana pekerjaan dipegang oleh Sukirman, yang disebutnya merupakan suami kepala sekolah.
“Saya Ketua Komite, Drs. Mustang, sedangkan Sukirman sebagai Kepala Pelaksana yang merupakan suami dari Kepala Sekolah. Adapun kepala tukang rangka baja ringan sekaligus kepala tukang batu berasal dari Kayangan,” ungkap Mustang saat dikonfirmasi.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait pembentukan struktur organisasi pelaksana dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan bantuan pemerintah.
Nur Alam Abra merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, ketentuan dalam petunjuk teknis tersebut mengatur pembatasan keterlibatan keluarga inti kepala sekolah, termasuk suami atau istri, anak, dan orang tua, dalam posisi tertentu pada struktur Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP/PPSP), baik sebagai ketua, kepala pelaksana, pengawas maupun pekerja.
“Jika benar suami kepala sekolah diangkat sebagai Kepala Pelaksana P2SP/PPSP, hal tersebut harus ditelusuri dan diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program revitalisasi,” tegasnya.
Ia menilai, ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen penting untuk menjaga transparansi, independensi pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Sebab, kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan, sementara kepala pelaksana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik. Karena itu, hubungan keluarga dalam posisi strategis tersebut perlu dicermati agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengawasan maupun pertanggungjawaban program.
LSM PK pun meminta instansi pendidikan dan pihak berwenang melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dokumen pembentukan kepanitiaan, mekanisme penunjukan kepala pelaksana, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan fisik dengan petunjuk teknis yang berlaku.
Menurut Nur Alam, program revitalisasi yang bersumber dari bantuan pemerintah harus dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan justru menimbulkan persoalan dalam tata kelola pelaksanaannya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan maupun klarifikasi dari Kepala Sekolah SDN 44 Sekkanyili dan Sukirman terkait dugaan keterlibatan hubungan keluarga dalam struktur pelaksana kegiatan tersebut.
Perlu ditegaskan, dugaan ketidaksesuaian tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Namun, apabila dugaan tersebut terbukti bertentangan dengan petunjuk teknis, evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan menjadi penting agar pengelolaan bantuan revitalisasi satuan pendidikan tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas publik.
(Tim Redaksi INDEKS.co.id)
