JAKARTA, INDEKS.co.id – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang memuat 313 pasal dan 23 bab tersebut menjadi landasan hukum dalam mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja hingga pelindungan pekerja setelah memasuki masa purna kerja.
Dokumen lengkap undang-undang tersebut kini dapat diakses dan diunduh secara terbuka oleh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan akses terhadap dokumen UU tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi hukum secara langsung, terutama kalangan pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja.
Menurutnya, pemahaman terhadap substansi regulasi sangat diperlukan agar setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, serta bentuk pelindungan hukum yang berlaku dalam hubungan ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 mencakup 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab. Materi pengaturannya meliputi ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, kesempatan serta perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.
Regulasi tersebut juga mengatur perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan dan pengupahan, kesejahteraan pekerja, serta hubungan industrial.
Tidak hanya itu, sejumlah ketentuan penting lainnya turut dimuat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, hingga ketentuan penutup.
Yassierli menegaskan, keberadaan undang-undang ini harus diikuti dengan pemahaman dan pelaksanaan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelindungan ketenagakerjaan, kata dia, harus mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memperoleh persetujuan bersama DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Dengan terbitnya regulasi baru ini, masyarakat, khususnya pekerja dan pemberi kerja, diharapkan dapat mempelajari secara langsung ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, serta pelindungan dalam hubungan ketenagakerjaan.
Dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat dibaca dan diunduh melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara berikut:
https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Sumber: Biro Humas Kemnaker
Editor/Publisher: Andi Jumawi
