SOPPENG, INDEKS.co.id — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., menghadiri pelepasan distribusi dukungan gizi berupa produk susu bagi masyarakat di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (5/10/2026), dan dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Fauzi secara daring
Suwardi Haseng hadir didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Soppeng, Hj. A. Husniati, S.Sos., M.M.
Program dukungan gizi tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian PPPA RI, PT Nestlé Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, serta Muslimat NU Sulsel.
Untuk Sulawesi Selatan, bantuan yang dialokasikan mencapai 5.000 boks atau 177.500 pcs produk susu. Selanjutnya, bantuan didistribusikan ke 24 kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan dan data penerima yang telah diverifikasi.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, program tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak usia dini.
Menurutnya, program tersebut juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesehatan anak, serta memperkuat peran perempuan melalui Kementerian PPPA.
“Program ini sangat sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat SDM kita, kesehatan anak-anak di daerah serta peran perempuan melalui Kementerian PPPA,” ujar Andi Sudirman.
Ia menilai, bantuan tersebut memiliki arti penting bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan dan perkampungan.
“Bagi kita mungkin di perkotaan atau keluarga-keluarga menengah dan mampu, itu mungkin biasa. Tetapi bagi anak-anak kita yang di desa, di perkampungan dan sebagainya, adalah sesuatu yang sangat luar biasa,” katanya.
Andi Sudirman juga memastikan distribusi bantuan tidak dilakukan secara sembarangan. Penerima telah ditetapkan berdasarkan data by name by address yang melalui proses pendataan dan verifikasi.
“Yang mendapatkan bantuan ini by name by address. Jadi kolaborasi dari dinas PPPA di provinsi dan kabupaten/kota yang terhubung juga dengan organisasi-organisasi terkait sudah didata dan telah diverifikasi,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifah Fauzi yang mengikuti kegiatan secara daring mengingatkan agar program dukungan gizi tidak berhenti sebatas pembagian produk susu.
Menurutnya, keluarga penerima perlu mendapatkan edukasi mengenai pemberian susu, sementara anak-anak yang menjadi sasaran juga perlu mendapatkan pemantauan secara berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya keterhubungan antara bantuan, edukasi keluarga, pemantauan tumbuh kembang anak, serta kemudahan akses terhadap layanan yang berkaitan dengan kebutuhan anak.
“Pemenuhan hak anak ini tidak mungkin dilakukan hanya pemerintah sendiri. Dunia usaha, masyarakat, keluarga, posyandu, fasilitas pelayanan kesehatan dan lain sebagainya memiliki peran,” ujarnya.
Di Kabupaten Soppeng, distribusi bantuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah daerah bersama perangkat daerah, pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan.
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak dan keluarga yang menjadi sasaran.
Penyaluran akan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan dan diverifikasi, dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain memastikan bantuan sampai kepada penerima, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan aspek pendampingan dan pemantauan. Langkah tersebut penting agar dukungan yang diberikan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi benar-benar memberikan manfaat terhadap pemenuhan gizi dan kesehatan anak.
Program ini sekaligus menjadi contoh bahwa pemenuhan kebutuhan gizi dan hak anak membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, keluarga hingga layanan kesehatan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.(Tim/Zul)
Editor/Publizher : Redaksi
