Kamis 12 November 2026
JAKARTA, INDEKS.co.id – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menghadapi tekanan arus kas dan beban operasional yang kian berat sepanjang 2026. Meski mencatatkan rekor pendapatan usaha pada paruh pertama tahun ini, perusahaan setrum pelat merah tersebut justru berbalik menanggung kerugian sebesar Rp3,88 triliun hingga Rp3,92 triliun pada Semester I-2026.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun sebelumnya saat PLN masih mengantongi laba bersih Rp6,64 triliun. Pembengkakan beban usaha yang tidak sebanding dengan pemasukan tunai menandai rapuhnya struktur keuangan perseroan di tengah penugasan negara yang menumpuk.
Tekanan likuiditas PLN berakar dari kebijakan pemerintah yang terus menahan penyesuaian tarif listrik di saat parameter ekonomi makro bergejolak. Dalam keterangannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tetap tidak menaikkan tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi maupun 24 golongan bersubsidi.
“Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya pada pembaruan keputusan tarif Triwulan IV (Oktober–Desember) 2026.
Kebijakan penahanan tarif tersebut diambil ketika asumsi makro terus menekan biaya pokok penyediaan listrik. Data Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan mencatat nilai tukar rupiah melemah di kisaran Rp16.959 hingga Rp17.508 per dolar AS, sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) bertahan tinggi di rentang US$93 hingga US$96 per barel.
Akibat selisih antara biaya produksi dan harga jual yang ditanggung negara, tagihan piutang PLN kepada pemerintah melonjak tajam. Merujuk laporan keuangan auditan terakhir, piutang subsidi dan kompensasi listrik PLN melesat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp110,74 triliun, sementara saldo kas tunai menyusut hingga Rp34,36 triliun pada pertengahan 2026.
Di sisi fiskal, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui lonjakan harga energi global dan depresiasi rupiah membuat anggaran subsidi serta kompensasi energi membengkak dari pagu awal sekitar Rp338 triliun menjadi Rp500 triliun. Hingga akhir Oktober 2026, pemerintah telah mengucurkan pembayaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp333,9 triliun kepada Pertamina dan PLN guna menambal ruang likuiditas kedua BUMN tersebut.
Namun, kucuran dana APBN itu belum sepenuhnya meredam gejolak internal di tubuh PLN. Buntut dari memburuknya kinerja keuangan dan rentetan gangguan pasokan listrik nasional, pemerintah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2026 resmi mencopot Darmawan Prasodjo dari kursi Direktur Utama PLN.
Pemegang saham menunjuk Suroso Isnandar, yang sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, sebagai Direktur Utama baru. Komisaris Independen PLN Andi Arief membenarkan perombakan pucuk pimpinan tersebut sebagai langkah penyegaran untuk mengawal agenda transformasi perusahaan.
Kini, manajemen baru PLN menghadapi pekerjaan rumah mendesak: menyehatkan arus kas operasional di tengah tumpukan liabilitas ratusan triliun rupiah, beban kontrak pembelian listrik swasta (Take or Pay), serta tuntutan efisiensi tanpa dukungan kenaikan tarif dari pemerintah.(Tim)
Editor/Publisher : Andi Jumawi
