JAKARTA, INDEKS.co.id — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan. Kegiatan tersebut disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Penyerahan hasil penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengamanan aset dan kekayaan negara melalui sinergi lintas institusi.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan telah menghimpun penerimaan negara sebesar Rp13.241.335.681.910,13.
Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH disebut telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan kelapa sawit seluas 6.206.212,14 hektare dan sektor pertambangan seluas 14.633,79 hektare.
Sementara pada tahap kedelapan, kawasan hutan yang diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait mencapai 259.230,73 hektare.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hasil tersebut merupakan bagian dari kerja bersama 12 institusi yang tergabung dalam Satgas PKH untuk menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara.
“Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara,” ujar Prabowo.
Presiden menyebut kegiatan serupa telah dilaksanakan sebanyak delapan kali. Dari rangkaian tersebut, total uang tunai yang telah diserahkan kepada negara disebut mencapai sekitar Rp52 triliun, atau setara kurang lebih USD3 miliar, dalam kurun waktu dua tahun.
“Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar USD3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” kata Prabowo.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung pemerintah dalam upaya penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara.
Dukungan tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi lintas institusi, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kekayaan negara, mendukung pembangunan nasional, serta memastikan manfaat pengelolaan sumber daya negara dapat dirasakan masyarakat.(Tim)
Sumber : Puspen TNI
Editor/Publizher : Andi Jumawi
