12 Agustus 2026
NABIRE, INDEKS.CO.ID — Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah kembali menjadi sorotan. Nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp491,8 miliar disebut-sebut berada dalam pusaran persoalan tata kelola anggaran, khususnya terkait dugaan penentuan alokasi belanja pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan pengaturan anggaran secara sepihak dalam proses penyusunan maupun penetapan program dan kegiatan. Kondisi tersebut bahkan dikaitkan dengan munculnya kesan bahwa fungsi pengawasan DPRD Papua Tengah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Namun, tudingan tersebut perlu dibuktikan melalui dokumen resmi APBD, pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD, serta keterangan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran.
Anggaran Besar, Transparansi Dipertanyakan
Sorotan terhadap pengelolaan anggaran menjadi penting karena APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, melainkan instrumen utama untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Setiap rupiah anggaran daerah semestinya disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta melalui mekanisme pembahasan yang transparan dan akuntabel.
Apabila benar terdapat penentuan anggaran secara sepihak tanpa melalui mekanisme pembahasan sebagaimana mestinya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Terlebih, Papua Tengah merupakan provinsi yang masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat asli Papua, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah Pos Anggaran Menjadi Sorotan
Berdasarkan materi yang beredar, terdapat sejumlah pos anggaran pada perangkat daerah yang menjadi perhatian.
Di antaranya sektor pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perhubungan, koperasi dan UMKM, pemuda dan olahraga, pariwisata, hingga sekretariat daerah.
Besaran anggaran pada masing-masing perangkat daerah disebut mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Besarnya nilai tersebut membuat proses perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran harus dapat diuji secara terbuka.
Masyarakat berhak mengetahui apakah alokasi tersebut benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat atau justru lebih banyak terserap pada program yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung.
DPRD Diminta Tidak Kehilangan Fungsi Pengawasan
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah posisi DPRD dalam proses penganggaran.
Secara konstitusional dan berdasarkan ketentuan pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Karena itu, pembahasan APBD semestinya menjadi ruang untuk memastikan setiap program pemerintah daerah memiliki dasar kebutuhan, target yang jelas, indikator keberhasilan, serta alokasi anggaran yang rasional.
Dugaan bahwa DPRD “dikangkangi” dalam proses penganggaran tentu merupakan tudingan serius yang tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar polemik politik.
Jika benar terjadi, perlu ada penjelasan terbuka dari pihak pemerintah daerah maupun DPRD mengenai tahapan penyusunan anggaran, perubahan program, serta dasar hukum setiap alokasi belanja.
Bukan Sekadar Persoalan Politik
Persoalan APBD Papua Tengah semestinya tidak ditempatkan semata-mata sebagai pertarungan kepentingan antara eksekutif dan legislatif.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan anggaran publik dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kepentingan masyarakat.
Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar dan mudah diakses masyarakat mengenai kebijakan serta penggunaan anggaran daerah.
Dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah, setiap indikasi penyimpangan ataupun ketidaksesuaian prosedur semestinya segera dijelaskan melalui dokumen dan data, bukan sekadar bantahan politik.
Perlu Audit dan Klarifikasi Terbuka
Untuk menghindari berkembangnya spekulasi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai angka Rp491,8 miliar yang menjadi sorotan.
Dokumen APBD, rincian program dan kegiatan, perubahan anggaran, serta hasil pembahasan bersama DPRD penting untuk dibuka agar publik dapat mengetahui secara jelas bagaimana anggaran tersebut direncanakan dan digunakan.
Jika terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau penyimpangan penggunaan anggaran, aparat pengawasan internal pemerintah maupun lembaga berwenang dapat melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak benar, pemerintah daerah juga memiliki ruang yang sama untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan data pembanding kepada publik.
Publik Menunggu Transparansi
Pengelolaan APBD Papua Tengah pada akhirnya bukan hanya persoalan pemerintah dan DPRD. Anggaran tersebut berasal dari sumber daya keuangan negara dan daerah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, transparansi menjadi kunci.
Jangan sampai besarnya anggaran justru melahirkan ruang kecurigaan. Sebaliknya, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tuntutan terhadap keterbukaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
INDEKS.CO.ID akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini, termasuk meminta klarifikasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan DPRD Papua Tengah terkait dugaan pengaturan anggaran secara sepihak serta penggunaan anggaran yang disebut mencapai Rp491,8 miliar tersebut.(Tim)
Editor/Publizher : Andi Jumawi
