Cirebon, Jawa Barat –Masih tingginya dampak dari pandemi covid 19 membuat pemerintah pusat dan Daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengundur semua kegiatan, termasuk pilihan kuwu ( pilwu) serentak di kabupaten Cirebon pada periode ini.
Berikut ini adalah penjelasan dari Muali kepala desa/ kuwu desa Keraton selaku Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon ( FKKC) kabupaten Cirebon ketika di jumpai oleh tim liputan media ini di ruangan kerjanya,Selasa 27 Juli 2021.
Bila PPKM darurat tidak diperpanjang dan Covid 19 menurun, bisa jadi dilaksanakan. Tapi kalau sebaliknya, tergantung kabupaten. Meski demikian, kami tetap mendukung adanya Pilwu serentak tahun ini, asalkan kasus Covid 19 menurun,” jelasnya.
Informasi dari daerah lain yang menyelenggarakan Pilwu / pilkades, kasus Covid 19 meningkat, maka harus ada formula khusus dari tingkat kabupaten untuk minimalisasi kasus Covid 19, apabila dilaksanakan. Jika Pilwu tahun ini ditunda, apakah siap ASN menjadi penjabat kuwu. Misalnya, satu kecamatan ada lima Desa yang habis masa bakti bakti kuwu, maka lima orang dari kantor kecamatan yang menjadi penjabat kuwu. Kalau seperti ini, apakah efektif pelayanan di kecamatan dan di desa, bila satu orang menjabat dua jabatan (kuwu dan pegawai kecamatan ) ” katanya Muali.
Pilwu serentak yang akan dilaksanakan sekitar Nopember mendatang, sepertinya perlu kerja ekstra keras dari seluruh pihak, apabila jadi dilaksanakan ” lanjutnya.
“Kerjasama yang baik dari seluruh pihak terkait, akan memudahkan tahapan Pilwu, meski waktu yang sangat mepet,” ujarnya.
Saya berharap ada solusi terbaik untuk Pilwu serentak tahun ini ” pungkasnya.
Laporan : Arif Prihatin
Komentar