12 Agustus 2026
JAKARTA, INDEKS.CO.ID — Pengelolaan anggaran hibah di Provinsi Papua Tengah senilai sekitar Rp491,8 miliar menjadi sorotan. Forum Nasional 08 (FORNAS 08) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Sorotan itu mencuat karena besarnya nilai anggaran hibah yang dinilai perlu diawasi secara ketat, terutama untuk memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, penyaluran hingga pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
FORNAS 08 menilai, anggaran hibah yang bersumber dari APBD harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan penerima yang memenuhi persyaratan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting agar dana publik tidak disalahgunakan ataupun mengalir kepada pihak yang tidak berhak.
“Nilai anggaran hibah yang mencapai Rp491,8 miliar sangat besar. Karena itu, diperlukan pengawasan yang serius agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyaluran maupun pertanggungjawabannya,” demikian pokok sorotan FORNAS 08 dalam keterangannya.
Soroti Dugaan Belanja Hibah
FORNAS 08 juga menyoroti sejumlah persoalan dalam belanja hibah yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan.
Salah satu yang dipersoalkan adalah mekanisme pemberian hibah kepada penerima. Setiap pemberian hibah semestinya didasarkan pada persyaratan yang jelas, memiliki dasar hukum, tercantum dalam dokumen anggaran serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Karena itu, apabila terdapat indikasi pemberian hibah kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan, FORNAS 08 meminta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Selain itu, dugaan persoalan dalam penggunaan anggaran juga dinilai tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Jika ditemukan indikasi kerugian negara atau perbuatan melawan hukum, prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Dana Hibah untuk Koperasi Jadi Sorotan
Perhatian lainnya diarahkan pada penggunaan dana hibah untuk sejumlah program, termasuk yang berkaitan dengan koperasi.
FORNAS 08 mempertanyakan mekanisme pengalokasian dan penerima manfaat program tersebut. Menurut mereka, pemerintah daerah perlu membuka informasi secara transparan mengenai dasar penetapan penerima, besaran bantuan, mekanisme pencairan serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Transparansi tersebut penting karena dana hibah merupakan bagian dari belanja daerah yang menggunakan uang rakyat.
“Jangan sampai program yang secara administratif terlihat baik justru menyisakan persoalan ketika diperiksa lebih jauh,” tegas FORNAS 08.
Tiga Dosa Besar Belanja Hibah
FORNAS 08 mengingatkan sedikitnya terdapat sejumlah titik rawan dalam pengelolaan belanja hibah yang perlu dicermati.
Pertama, perencanaan dan penganggaran hibah harus dilakukan berdasarkan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan tertentu.
Kedua, penetapan penerima dan penyaluran dana harus memenuhi persyaratan serta memiliki dokumen pendukung yang sah.
Ketiga, pertanggungjawaban penggunaan dana harus dapat diverifikasi dan dibuktikan dengan dokumen serta kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.
Ketiga aspek tersebut menjadi penting karena persoalan hibah kerap muncul bukan hanya pada saat pencairan, tetapi juga pada tahap pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana.
Minta KPK Tidak Menunggu
Atas berbagai sorotan tersebut, FORNAS 08 meminta KPK tidak menunggu sampai muncul laporan dugaan korupsi yang lebih besar. Lembaga antirasuah tersebut dinilai perlu melakukan langkah pencegahan sekaligus pendalaman apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran hibah.
FORNAS 08 juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, aparat pengawasan internal pemerintah serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut FORNAS 08, besarnya anggaran publik harus berbanding lurus dengan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
“Jangan tunggu ada kerugian negara yang lebih besar. Jika sejak awal ditemukan indikasi persoalan dalam pengelolaan anggaran, pemeriksaan harus segera dilakukan,” ujar perwakilan FORNAS 08.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Pihak-pihak yang disebut atau menjadi penerima manfaat juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membantah apabila tuduhan tersebut tidak sesuai fakta.
FORNAS 08 menegaskan, kritik terhadap pengelolaan anggaran bukan dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Tengah.(Tim)
Editor/Publizher : Andi Jumawi
