SOPPENG (INDEKS) — Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat sektor pertanian melalui program optimasi lahan non rawa tahun 2026. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dibuka langsung Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat 22 Mei 2026.
BACA JUGA :
Kegiatan review SID menjadi tahapan strategis untuk memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan program di lapangan, khususnya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan indeks pertanaman petani.
Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Soppeng sehingga membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan air irigasi, hingga sarana pendukung pascapanen.
BACA JUGA :
“Ketepatan data dan desain sangat menentukan keberhasilan program pertanian daerah. Karena itu, optimalisasi lahan non rawa harus benar-benar terukur agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung swasembada pangan nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.
Program optimasi lahan non rawa tersebut direncanakan mencakup areal seluas 6.256 hektare di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Program itu juga sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis agropolitan.
Hasil review SID menunjukkan adanya peningkatan luasan hasil delineasi lapangan menjadi 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare dari usulan awal 6.256,51 hektare.
Data SID juga mencatat delapan kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah tersurvei. Mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali panen dalam setahun, yakni pada 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei.
Dalam pemaparannya, tim penyusun SID menyebutkan sumber air dominan berasal dari air tanah atau sumur. Infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) pada 132 lokasi.
BACA JUGA :
Program tersebut turut dikolaborasikan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng, yakni “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi SID, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 berupa pembangunan pompa dan sumur bor berbasis energi listrik.
SID juga mencatat terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Potensi tersebut dinilai dapat mempercepat realisasi program listrik masuk sawah guna mendukung peningkatan produksi pertanian.
Selain itu, hasil review menemukan tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi program.
Sejumlah rekomendasi prioritas turut disampaikan dalam review tersebut, di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, serta peningkatan sumber air pada 24 lokasi dengan indeks pertanaman masih IP 100.
BACA JUGA :
Rekomendasi lainnya mencakup verifikasi kelompok tani ganda, koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional dan pemeliharaan infrastruktur, percepatan penetapan lokasi dan anggaran tahun 2026, hingga monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.
“Melalui proses review ini diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan,” kata Suwardi.
BACA JUGA :
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun SID. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap hasil review SID dapat menjadi acuan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan tahun 2026 guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan swasembada pangan nasional.(Tim)
Redaksi/Editor : Andi Jumawi
