20 Mei 2026
SALAM REDAKSI
SOPPENG (INDEKS.CO.ID) — Di hari peringatan Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 ini, tentunya kita semua sebagai Warga Negara Indonesia memperingatinya sebagai hari kebangkitan Nasional. Melalui tulisan ini Redaksi mencoba menyampaikan hasil dari Investigasi selama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari program Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan salah satu Program yang selama ini menuai Pro dan Kontra. 
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah terus menjadi perhatian publik. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menilai program tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi secara serius.
Program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional itu menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dengan target penerima jutaan pelajar, ibu hamil, hingga balita di berbagai daerah.
Sebagian masyarakat yang menolak atau mengkritisi MBG umumnya menyoroti besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut. Mereka menilai dana ratusan triliun rupiah seharusnya juga dapat diarahkan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, atau penciptaan lapangan kerja.
Selain persoalan anggaran, kritik juga muncul terkait kesiapan teknis di lapangan. Beberapa kalangan menilai distribusi makanan, pengawasan kualitas gizi, kebersihan, hingga kesiapan dapur pelayanan masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan baru. Kritik lain menyasar potensi pemborosan anggaran serta kekhawatiran adanya celah penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa pendukung program.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa MBG tetap harus dijalankan karena dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat dan produktif. Pemerintah berpandangan persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses makanan sehat masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap anak-anak usia sekolah memperoleh asupan nutrisi yang memadai sehingga mampu meningkatkan konsentrasi belajar, kesehatan, dan kualitas pendidikan nasional.
Pemerintah juga menilai MBG bukan saja sebagai program bantuan makanan, tetapi bagian dari strategi pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, program tersebut tetap dipertahankan meskipun menuai kritik dari sebagian masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya menyebut sebagian besar anggaran lembaganya memang difokuskan untuk pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya justru mendukung penuh pelaksanaan MBG. Kelompok pendukung menilai program tersebut sangat membantu keluarga berpenghasilan rendah, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi masyarakat.
Banyak orang tua merasa terbantu karena anak-anak mereka bisa mendapatkan makanan bergizi secara rutin di sekolah. Selain itu, pelaku usaha kecil, petani, peternak, dan pemasok bahan pangan lokal juga dinilai memperoleh dampak ekonomi dari meningkatnya kebutuhan bahan makanan untuk program tersebut.
Pendukung MBG juga melihat program ini berpotensi menggerakkan ekonomi daerah karena melibatkan rantai pasok lokal mulai dari beras, telur, sayur, ikan, hingga jasa distribusi makanan.
Dari sisi dampak positif, program MBG diyakini dapat membantu menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan anak, memperbaiki pola makan, serta meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Sejumlah pengamat juga menilai program makan sekolah merupakan kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari pembangunan kualitas manusia.
Selain manfaat kesehatan, program tersebut juga dipandang mampu memperkuat ketahanan pangan lokal dan membuka lapangan kerja baru di sektor penyediaan makanan serta layanan distribusi.
Adapun sumber pendanaan MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui anggaran Badan Gizi Nasional. Pemerintah menganggarkan ratusan triliun rupiah untuk program tersebut pada APBN 2026 dengan target puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Meski masih memunculkan perdebatan di ruang publik, program MBG dipastikan tetap menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, transparan, berkualitas, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Penulis : Andi Jumawi
