Oleh: Sony Sumarsono
Ketua Umum Lembaga Gada Paksi Indonesia
Pemerintahan yang kuat membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam kerangka itulah Lembaga Gada Paksi Indonesia, sebagai lembaga independen dan profesional, menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait evaluasi kebijakan publik yang selama ini berjalan.
Pandangan ini lahir dari hasil kajian dan analisis terhadap berbagai kebijakan strategis yang berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran negara serta pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa dan masyarakat. Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ditemukan berbagai penyimpangan maupun ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran negara.
Padahal, beban anggaran negara saat ini tergolong sangat besar. Karena itu, langkah evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak lagi efektif atau tidak tepat sasaran menjadi sangat penting. Salah satu program yang patut dikaji ulang adalah kebijakan dana desa. Program ini pada dasarnya dirancang untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam implementasinya di berbagai daerah, tidak sedikit laporan yang menunjukkan adanya penyimpangan maupun penggunaan yang tidak optimal.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap mekanisme pengelolaan dana desa. Jika ditemukan bahwa kebijakan tersebut tidak lagi berjalan efektif atau rentan terhadap penyalahgunaan, maka langkah korektif bahkan penghentian sementara untuk penataan ulang patut dipertimbangkan.
Selain itu, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga memerlukan penataan kembali. Bantuan sosial sejatinya merupakan instrumen negara untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. Namun dalam pelaksanaannya, masih kerap ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
Dalam perspektif keadilan sosial, bantuan sosial semestinya diprioritaskan kepada kelompok lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 60 tahun dan sudah tidak lagi produktif secara ekonomi. Kelompok lansia merupakan bagian masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan negara, karena pada usia tersebut mereka sering kali menjadi tanggungan keluarga tanpa memiliki sumber penghasilan tetap.
Sementara itu, bagi masyarakat usia produktif, pendekatan yang lebih tepat adalah pemberdayaan ekonomi. Pemerintah seharusnya memperluas akses terhadap bantuan permodalan, kemudahan kredit usaha, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan bagi usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, masyarakat usia produktif tidak bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu mandiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, perhatian utama negara seharusnya tetap berpegang pada amanat konstitusi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya dan kebijakan negara harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks itu, sektor kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan nasional.
Akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan pendidikan yang berkualitas merupakan hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, kebijakan negara harus memastikan bahwa kedua sektor tersebut dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah perlu terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan agar benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang independen, Lembaga Gada Paksi Indonesia menyampaikan pandangan ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat. Harapannya, berbagai kebijakan strategis yang diambil ke depan dapat semakin tepat sasaran, efisien dalam penggunaan anggaran, serta benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dengan komitmen kuat terhadap reformasi kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Sony Sumarsono 1 0 1 1 3 5 1
