Senin 19 Oktober 2026
SOPPENG, INDEKS.co.id– Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Soppeng, Sartono, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara dengan seluruh warga negara, termasuk hak memilih, dipilih, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
Menurut Sartono, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses informasi, aksesibilitas fasilitas fisik, hingga pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya mengakui kapasitas dan hak penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kehidupan demokrasi.
“Hak politik adalah hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi di negeri ini,” Kata Sartono, Senin (19/10/2026).
Pria yang akrab disapa Bang Ono itu menilai, kehadiran Program LENTERA yang berupaya menghadirkan pendidikan pemilih inklusif bagi kelompok rentan dan marginal menjadi langkah penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam demokrasi.
Menurutnya, program tersebut tidak seharusnya dipandang sebatas kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi jembatan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam memahami dan menggunakan hak politiknya.
“Program ini bukan sekadar kegiatan sosialisasi biasa, melainkan jembatan yang memastikan tidak ada satu pun suara yang tertinggal. Setiap suara itu berharga, termasuk suara penyandang disabilitas,” tegasnya.
Sartono juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng beserta seluruh jajaran atas pelibatan PPDI dalam upaya memperkuat pendidikan pemilih yang inklusif.
Atas nama PPDI Kabupaten Soppeng, ia mengapresiasi kepercayaan dan ruang partisipasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam proses demokrasi.
“Kepada Bapak Ketua KPU dan seluruh jajaran, atas nama PPDI Kabupaten Soppeng, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah melibatkan kami, mempercayai kami, dan melihat bahwa kehadiran kami penting dalam proses demokrasi ini,” ucapnya.
Ia menegaskan, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama bukan sekadar dokumen formal, melainkan komitmen untuk membangun pemilu yang lebih ramah, mudah diakses, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“MoU yang hari ini ditandatangani bukan sekadar tinta di atas kertas, melainkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar ramah, aksesibel, dan inklusif,” harap Sartono.
Lebih lanjut, Sartono mengajak seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng untuk memanfaatkan program pendidikan pemilih tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia mendorong agar penyandang disabilitas semakin memahami hak politiknya, meningkatkan pengetahuan tentang proses pemilu, serta tidak ragu menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, partisipasi aktif penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang memberikan ruang setara bagi setiap warga negara.
“Kepada rekan-rekan sahabat disabilitas, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadilah pemilih yang cerdas, pahami hakmu, dan jangan ragu untuk menyuarakan aspirasimu. Kita tidak ingin lagi ada yang merasa terpinggirkan atau terhalang untuk menggunakan hak pilihnya,” ajaknya.
Sartono berharap, kerja sama antara PPDI dan KPU Kabupaten Soppeng dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
Ia menilai, pendidikan pemilih yang inklusif perlu didukung dengan akses informasi yang mudah dipahami, fasilitas yang ramah disabilitas, serta kesadaran bersama bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak politik yang setara.
“Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng,” tutup Sartono.(Tim)
Editor/Publizher : Andi Jumawi
