JAKARTA, INDEKS– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) memproyeksikan terciptanya jutaan peluang kerja baru pada 2026 yang didorong oleh kebijakan hilirisasi industri dan percepatan transisi menuju ekonomi hijau.
Proyeksi tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026, yang tidak hanya memetakan peluang besar di sektor ketenagakerjaan, tetapi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan strategis yang harus dihadapi Indonesia, mulai dari tingginya jumlah pekerja informal, kesenjangan kompetensi tenaga kerja, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital yang berlangsung semakin cepat.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan lanskap ketenagakerjaan abad ke-21 dipengaruhi berbagai faktor global, seperti perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ujar Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, salah satu sumber pertumbuhan lapangan kerja terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus berkembang di berbagai sektor strategis. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau diperkirakan menjadi motor baru penciptaan lapangan kerja di masa depan.
Dalam kajian tersebut, jumlah green jobs atau pekerjaan hijau diproyeksikan mencapai 3,88 juta tenaga kerja pada 2026, seiring meningkatnya investasi dan aktivitas di sektor energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri berbasis teknologi ramah lingkungan.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” kata Anwar.
Meski demikian, Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga mencatat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah masih dominannya sektor informal yang menampung sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju pekerjaan yang lebih produktif, berkualitas, dan berkelanjutan masih membutuhkan berbagai upaya penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.
Di sisi lain, transformasi digital telah membuka peluang kerja baru melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan baru terkait hubungan kerja, perlindungan sosial pekerja, serta kebutuhan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital.
Tantangan berikutnya adalah kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Outlook Ketenagakerjaan 2026 menunjukkan sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia baru memiliki literasi digital pada tingkat dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri saat ini menuntut lebih dari 80 persen tenaga kerja memiliki kompetensi digital yang memadai.
Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi persoalan yang memengaruhi daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Langkah tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” tegas Anwar.
Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan serta langkah konkret guna memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia.
Dengan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi, Indonesia dinilai memiliki kesempatan besar untuk membangun pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.(Tim)
Sumber : Humas Kemenaker
Editor/Publizher : Andi Jumawi
