JAKARTA, INDEKS– Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Menurut Yassierli, amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja serta dinamika ekonomi global menuntut langkah-langkah yang terkoordinasi dan adaptif dari seluruh pemangku kepentingan.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” kata Yassierli saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk memastikan tenaga kerja Indonesia mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang. Selain pendidikan formal, pekerja juga dituntut memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital.
Karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan program pelatihan, reskilling, dan upskilling secara terarah dan berkelanjutan guna memperkuat keterampilan masa depan (future skills). Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi perubahan dunia kerja.
Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mengajak serikat pekerja dan serikat buruh untuk mengambil peran yang lebih strategis, tidak hanya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, tetapi juga dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas anggotanya.
“Penguatan kapasitas pekerja menjadi kunci agar mereka tetap relevan dan memiliki daya saing di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat berbagai program perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi guna memperluas akses dan meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja.
Yassierli juga menyoroti pentingnya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif. Menurutnya, hubungan antara pekerja dan perusahaan perlu berkembang dari sekadar hubungan yang harmonis menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bersama.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, berbagai tantangan dapat kita selesaikan bersama,” katanya.
Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Said Iqbal.
Rakernas KSPI 2026 menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi pekerja dalam merumuskan berbagai langkah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perlindungan pekerja di tengah dinamika ekonomi dan industri yang terus berkembang.(Tim).
Redaksi/Publisher : Andi Jumawi
