14 JULI 2026
JAKARTA, INDEKS.CO.ID — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen mutlak pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dalam arahan terbarunya, Kepala Negara memperingatkan dengan keras bahwa tidak ada satu pun pihak atau aparatur negara yang kebal terhadap hukum.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya konkret pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, berintegritas, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat.
“Presiden Prabowo Subianto terus mengingatkan seluruh aparatur negara agar melakukan evaluasi diri dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas. Arahan ini ditujukan secara menyeluruh kepada seluruh unsur penyelenggara negara, mulai dari birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, hingga Kejaksaan,” ujar Qodari dalam keterangan persnya.
Presiden menekankan bahwa aparatur negara adalah pelayan masyarakat yang mengemban amanah besar. Oleh karena itu, integritas harus dijaga seketat mungkin dan tidak boleh ada pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat.
Lebih lanjut, pemerintah memastikan akan memberikan penghormatan penuh terhadap setiap proses hukum yang sedang berjalan. Seluruh perkara harus diproses secara adil, objektif, dan profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum,” tegas Qodari menyampaikan pesan Presiden.
Melalui penegasan ini, Badan Komunikasi Pemerintah RI mengajak seluruh elemen instansi negara untuk menyamakan visi, memperketat pengawasan internal, dan bersama-sama menutup celah potensi korupsi demi kemajuan bangsa.(Tim)
Editor/Publizher : Andi Jumawi
