JAKARTA (INDEKS) — Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, sebagai bagian dari langkah efisiensi dan adaptasi pola kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berlaku bagi ASN di instansi pusat maupun daerah, dengan porsi satu hari kerja dalam sepekan.
“Penerapan WFH bagi ASN dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3).
Ia menjelaskan, pemilihan hari Jumat didasarkan pada karakteristik jam kerja yang relatif lebih singkat dibandingkan hari lainnya. Menurut dia, pola kerja serupa juga pernah diterapkan di sejumlah kementerian dan lembaga saat masa pandemi COVID-19.
Airlangga menegaskan, kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Seluruh instansi tetap diminta mengatur mekanisme kerja secara optimal, termasuk memanfaatkan teknologi digital.
“Pelayanan publik tetap berjalan. Kegiatan produktif seperti perbankan, pasar modal, dan sektor lainnya juga tetap berlangsung dengan pengaturan masing-masing instansi,” katanya.
Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) serta Menteri Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memberikan pengecualian bagi sektor-sektor tertentu yang membutuhkan kehadiran fisik.
Sementara itu, pemerintah menekankan bahwa WFH bagi ASN bukan berarti bekerja dari lokasi umum seperti kafe, melainkan tetap harus menjaga produktivitas dan disiplin kerja.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penghematan energi dan efisiensi anggaran, seiring meningkatnya harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Sebelumnya, Airlangga telah menyampaikan rencana penerapan WFH satu hari dalam lima hari kerja usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik.(Tim)
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi
