22 Februari 2026
Soppeng (INDEKS) — Genap satu tahun kepemimpinan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Ir Selle KS Dalle, periode 22 Februari 2025–22 Februari 2026, diwarnai sejumlah capaian strategis di tengah tekanan fiskal akibat penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BACA JUGA :
APBD Kabupaten Soppeng yang sebelumnya berada pada kisaran Rp1,2 triliun turun menjadi sekitar Rp900 miliar lebih. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi dan penajaman prioritas program tanpa mengurangi komitmen terhadap pelayanan publik.
Bupati Suwardi Haseng menyatakan, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan pembangunan. “Kami melakukan efisiensi pada belanja yang tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan belanja rutin, untuk memastikan program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
BACA JUGA :
Fokus Pelayanan Publik dan Sektor Strategis
Selama satu tahun, Pemkab Soppeng memprioritaskan peningkatan mutu pelayanan publik di berbagai sektor, antara lain pertanian, pendidikan, kesehatan, birokrasi, dan penguatan UMKM.
BACA JUGA :
Pada sektor air minum, pemerintah daerah mendorong pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui skema Build Operate Transfer (BOT). Skema tersebut memungkinkan investasi dilakukan pihak mitra tanpa membebani Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan utang baru, dengan aset pada akhirnya kembali menjadi milik pemerintah daerah.
Di bidang infrastruktur, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan bertahun-tahun mulai diperbaiki, termasuk akses menuju Desa Leworeng dan jalan lingkar Kecamatan Lilirilau. Pembangunan jembatan di Salokaraja dan Kessing juga dilanjutkan meski Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Jalan 2025 mengalami pemangkasan.
Program 100 Hari Kerja
Dalam 100 hari kerja, pasangan Suwardi–Selle merealisasikan sejumlah program prioritas, antara lain:
BACA JUGA :
1. Kenaikan TPP ASN
Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung program pemerintah daerah.
2. Seragam, sepatu, dan tas gratis
Program bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dilaksanakan melalui hasil efisiensi anggaran internal.
3. Program Listrik Masuk Sawah
Sebanyak 23 titik direncanakan mendapat fasilitas listrik untuk mendukung produktivitas sektor pertanian.
BACA JUGA :
4. Rehabilitasi sekolah dan puskesmas
Sebanyak 19 sekolah yang mengalami kerusakan tetap diperbaiki melalui pergeseran anggaran, serta pembangunan tiga puskesmas pembantu pada 2025.
5. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
Pemerintah daerah memastikan pembangunan jalan dan jembatan tetap berjalan meski terjadi refocusing anggaran dari pemerintah pusat.
Sekolah Rakyat dan Investasi Pendidikan
Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang memperoleh program pembangunan Sekolah Rakyat pada 2025. Pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial, termasuk pertemuan dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf.
Lokasi sementara Sekolah Rakyat memanfaatkan eks Rumah Sakit Ajappang. Investasi yang masuk melalui program tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp100–150 miliar.
Reformasi Layanan Kesehatan dan UHC Premium
Pemkab Soppeng juga melakukan pembenahan manajemen dan layanan di RSU La Temmamala. Perbaikan sistem antrean dan layanan farmasi dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Selain itu, utang rumah sakit kepada pihak ketiga yang sebelumnya mencapai puluhan miliar rupiah berhasil ditekan hingga tersisa sekitar Rp2 miliar.
BACA JUGA :
Status Universal Health Coverage (UHC) Premium tetap dipertahankan, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan komprehensif, termasuk layanan cuci darah, perawatan jantung, dan perawatan jiwa.
Rumah Singgah dan Penguatan UMKM
Program Rumah Singgah di Makassar beserta fasilitas ambulans disiapkan untuk membantu keluarga pasien asal Soppeng yang menjalani pengobatan di luar daerah.
Di sektor ekonomi, revitalisasi Pasar Sentral Cabbenge dan penguatan UMKM dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
WTP ke-11 Kali Berturut-turut
Kabupaten Soppeng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, yang merupakan capaian ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Bupati Suwardi menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah diminta kooperatif dalam proses pemeriksaan. “Kami memastikan seluruh data dan laporan dipenuhi sesuai ketentuan,” katanya.
BACA JUGA :
Satu tahun pertama kepemimpinan Suwardi–Selle menunjukkan upaya menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, dengan fokus pada pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sebagai prioritas utama pemerintah daerah.(Tim)
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi
