Makassar, INDEKS.co.id — Dugaan penyalahgunaan aset negara kembali mencuat di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Aktivis antikorupsi Sulsel, Djusman AR, angkat bicara terkait keberadaan sejumlah excavator bantuan pemerintah pusat melalui Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) yang hingga kini status dan pemanfaatannya masih dipertanyakan.
Dalam diskusi publik di Kedai 17 Makassar, Sabtu (26/7/2025), Djusman mengecam lemahnya pengawasan terhadap aset negara tersebut. Ia menuntut Pemerintah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk bertindak nyata dan tidak sekadar diam melihat potensi kerugian negara yang semakin terbuka.
“Pemerintah Kabupaten Soppeng harus menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Excavator program SERASI adalah aset publik yang harus diselamatkan, bukan dibiarkan hilang arah,” tegas Djusman, yang juga menjabat sebagai Koordinator KMAK Sulselbar dan FoKaL NGO Sulawesi.
Lebih lanjut, Djusman menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkab Soppeng dan Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia mendesak agar kejaksaan diberi mandat penuh untuk mengusut indikasi penyimpangan pengelolaan excavator program SERASI tersebut.
“Pemkab wajib menyurati kejaksaan sebagai bentuk keseriusan. Jangan tunggu laporan masyarakat atau viral di media, ini menyangkut integritas pengelolaan aset daerah,” ujarnya.
Menurut Djusman, langkah preventif seperti pendataan ulang, pengawasan berkala, serta transparansi pengelolaan harus segera dilakukan agar aset-aset vital tidak berpindah tangan secara ilegal atau dikuasai oleh pihak tertentu tanpa dasar hukum jelas.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa permintaan resmi dari pemerintah daerah pun, kejaksaan berwenang mengambil langkah hukum apabila terindikasi adanya tindak pidana atau penyimpangan wewenang.
“Kejaksaan adalah pengacara negara dan penegak hukum. Jadi tidak ada alasan untuk abai. Siapa pun yang diduga terlibat penyelewengan wajib kooperatif,” imbuhnya.
Sebagai bentuk kontrol sipil, Djusman memastikan bahwa jaringan NGO di bawah KMAK dan FoKaL akan terus mengawal kasus ini. Ia berharap semua pihak serius menjadikan penyelamatan aset sebagai bagian dari upaya nyata menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Ini bukan soal excavator semata, tapi soal integritas dan kepatuhan kita terhadap hukum serta tanggung jawab pada publik,” pungkasnya.
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi
Editor: Tim INDEKS
