MAKASSAR, indeks.co.id – Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut tampak dari kehadiran Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (16/10/2025).
BACA JUGA :
Partisipasi Bupati Suwardi Haseng dalam Rakor tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Ia memanfaatkan momentum itu untuk menjalin komunikasi langsung dengan Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, guna memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah dalam hal pencegahan korupsi dan penguatan pengawasan keuangan daerah.
Di sela-sela kegiatan, keduanya tampak berdiskusi intensif saat jam istirahat makan bersama. Percakapan tersebut tidak hanya membahas isu umum terkait Rakor, tetapi juga menyinggung beberapa persoalan strategis yang tengah dihadapi Kabupaten Soppeng.
“Banyak hal yang kami perbincangkan bersama Pak Johanis Tanak, termasuk beberapa pertanyaan spesifik terkait kondisi fiskal dan kebijakan daerah di Soppeng,” ungkap Bupati Suwardi Haseng, Sabtu (18/10/2025).
Salah satu topik utama yang dibahas adalah tantangan fiskal pasca pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan, mencapai Rp188,593 miliar. Kondisi ini menuntut Pemkab Soppeng untuk melakukan efisiensi dan pengelolaan anggaran yang lebih cermat.
Meski belum membeberkan langkah konkret hasil pertemuan tersebut, Bupati Suwardi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam setiap kebijakan keuangan daerah.
“Saya ini baru menjabat sebagai Bupati Soppeng, jadi kami berdiskusi dengan Bapak Johanis Tanak mengenai program kerja berkelanjutan yang mungkin masih abu-abu. Beliau berpesan agar dilakukan audit internal terlebih dahulu oleh BPKP, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Suwardi menambahkan, komunikasi tersebut akan terus berlanjut. Ia dan pimpinan KPK telah bertukar kontak untuk memperkuat koordinasi dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih di Soppeng.
Langkah ini mencerminkan inisiatif proaktif Pemkab Soppeng dalam mencari solusi strategis menghadapi keterbatasan fiskal, tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Komunikasi langsung dengan pimpinan KPK sangat penting agar setiap kebijakan daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran pasca pemotongan TKD, tetap sejalan dengan arahan KPK dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati Suwardi Haseng.
Redaksi/Publisher : Andi Jumawi
